Menkominfo Budi Arie sebut Jokowi sampaikan maaf dengan tulus

Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa Presiden RI Joko Widodo menyampaikan permintaan maaf dengan tulus.

"Dari lubuk hati yang terdalam bahwa beliau meminta maaf manakala banyak hal yang belum bisa diwujudkan dalam 10 tahun ini," kata Menkominfo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa permintaan maaf Jokowi merupakan pernyataan yang baik dan bisa menjadi pembelajaran untuk seluruh anak bangsa.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia di penghujung masa jabatannya yang menyisakan waktu sekitar 2 bulan lagi untuk harapan yang belum bisa terwujud.

"Saya dan Ma’ruf Amin mohon maaf. Mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai," kata Presiden Jokowi dalam Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT Ke-79 RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat.

Jokowi menyadari dirinya masih belum sempurna dalam memimpin Indonesia. Oleh karena itu, Kepala Negara merasa perlu meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas segala keterbatasannya.

"Sekali lagi, kami mohon maaf. Ini adalah yang terbaik, yang bisa kami upayakan bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa dan negara Indonesia," ujarnya.

Sidang Tahunan 2024 digelar dengan tema Nusantara Baru, Indonesia Maju yang terdiri atas Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, dan Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024—2025.

Dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara, sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-79 RI.

Selanjutnya, dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024—2025, Presiden Jokowi akan menyampaikan pidato dalam rangka Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta nota keuangannya.