DPRD Bojonegoro Bahas Penyerapan Pupuk

Bojonegoro - Komisi B DPRD Bojonegoro, Jatim, sepakat akan membahas secara intensif data penyerapan pupuk delapan distributor di wilayah setempat yang berbeda dengan alokasi pupuk yang sudah disalurkan PT Petrokimia Gresik pada 2011. "Pembahasan secara intens untuk mengetahui adanya perbedaan data dari PT Petrokimia dengan data distributor pupuk, " kata Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Chisbullah Huda, usai dengar pendapat, Jumat. Dalam dengar pendapat dengan delapan distributor pupuk yang juga dihadiri Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bambang Suharno, dan perwakilan dari PT Petrokimia Gresik itu hanya berlangsung beberapa menit. Dijadwalkan Komisi B DPRD setelah melakukan pembahasan akan menggelar dengar pendapat dengan semua pihak pekan depan. "Yang jelas data penyaluran pupuk di Bojonegoro oleh PT Petrokimia dan data penyerapan pupuk delapan distributor sudah kita terima, " jelasnya. Berdasarkan data PT Petrokimia Gresik, Damakten Agro target 8.869 ton, realisasi 7.452 ton, Indo Baru Mandiri target 12.135 ton, realisasi 16.996 ton, Jaya Makmur target 6.809 ton realisasi 4.300 ton dan K2PG target 8.507 ton realisasi 8.550 ton. Selain itu, KUD Padangan 6.950 ton realisasi 6.400 ton, KUD Sinar Baru 4.146 ton realisasi 4.440 ton, Luas Nusa 4.804 ton realisasi 6.114 ton dan Sekar Arum target 4,880 ton realisasi 5.875 ton. Dari data tersebut diketahui jatah alokasi pupuk untuk Bojonegoro pada 2011 yang rencananya 57.100 ton meningkat menjadi 60.100 ton. Menurut dia, dengan berlebihnya alokasi pupuk di Bojonegoro pada 2011 lalu, seharusnya tidak terjadi kelangkaan pupuk. Namun, petani di sejumlah wilayah di antaranya di Kecamatan Tambakrejo, Ngraho, sejak November lalu hingga sekarang kesulitan mendapatkan pupuk Urea. Chisbullah memperkirakan, data yang diberikan distributor tidak valid sehingga harus dibahas untuk menentukan langkah selanjutnya dalam menangani kelangkaan pupuk yang terjadi di wilayah setempat. "Kami akan melakukan pengecekan secara langsung stok pupuk di gudang PT Petrokimia Gresik, sebelum mengeluarkan rekomendasi masalah pupuk, " kata anggota Komisi B DPRD Tri Kasih menambahkan. Sebelum itu, Kepala Dinas Pertanian Bojonegoro, Subekti mengusulkan, penunjukkan distributor pupuk perlu dikaji ulang dengan memilih distributor yang memiliki modal kuat. Alasannya, dengan modal kuat, distributor bisa menyerap semua alokasi jatah pupuk. "Ini untuk menghindari terjadinya kelangkaan pupuk, " katanya menjelaskan. (*).