Oleh Ayu C Sukma R Surabaya - Ketok palu pemerintah menerbitkan revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) Dalam Negeri menjadi penantian serius masyarakat Indonesia saat ini. Tak ayal, kehadiran kebijakan pembatasan BBM bersubsidi yang rencananya dilahirkan pekan ini laksana tonggak bersejarah Si Pengendali BBM beranjak dari mimpinya bersama Laskar Pelangi. Mimpi yang selama ini didengung-dengungkan pasar BBM sejak tahun 2010 tersebut, perlahan siap terealisasi per 1 April 2012, dan mengendalikan siapa sebenarnya mereka pemakai BBM bersubsidi. Kalangan rumah tangga dengan kriteria tertentu dapat memakai minyak tanah bersubsidi, sedangkan usaha mikro, transportasi, dan nelayanpun dipersilakan menyerap BBM bersubsidi. Lantaran, pembatasan BBM bersubsidi yang menjadi obat penawar rindu bagi Laskar Pelangi yang selama ini mengembuskan semangat pengendalian komoditas tersebut, akan diterapkan bagi kendaraan pribadi. Bagi kalangan pengusaha di Tanah Air yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), mayoritas dari mereka meragukan penerapan pengendalian BBM bersubsidi dapat diterima masyarakat dengan baik. Daripada penggunaannya dibatasi, kenaikan harga BBM bersubsidi lebih memungkinkan terealisasi, terutama premium. Upaya itu menghemat anggaran negeri ini dan mengalihkan penghematannya untuk pembangunan infrastruktur. "Memang pembatasan BBM bisa diawasi dan apakah masyarakat Indonesia sudah siap. Apalagi, belum ada sosialisasi konkret tentang pembatasan BBM bersubsidi," kata Anggota Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, dihubungi dari Surabaya. Kebijakan subsidi BBM di dalam negeri sangat aneh, menyusul Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang memberikan subsidi terhadap kendaraan pribadi. Kelayakan pemberian subsidi BBM diyakini belum ideal, seiring tidak tercapainya target "lifting" dan banyak sumur minyak di pelosok Nusantara usianya kian tua, sedangkan eksplorasi sumur baru masih sedikit. Di sisi lain, kalau sekarang konsumsi BBM tak dikendalikan maka pada 16 tahun mendatang stoknya di Tanah Air habis. Untuk mengantisipasi masalah itu dan kian meningkatnya kebutuhan pasar BBM, solusi yang risikonya minim adalah menaikkan harga supaya BBM bersubsidi tersebut benar-benar tidak salah sasaran. "Jangan takut menaikkan harga BBM, walaupun opsi itu kurang populis dan tak menguntungkan penguasa," tegas pria yang pernah menjadi pemateri diskusi industri minyak dan gas di Kota Pahlawan. Kejayaan Asing Dengan adanya pembatasan, ke depan persaingan bisnis stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) nonsubsidi kian ketat, menyusul semakin banyaknya jumlah operator SPBU nonsubsidi domestik maupun asing di Tanah Air. Di sisi lain, pengguna BBM nonsubsidi, misal, pertamax dan pertamax plus sering mengeluhkan harga jual komoditas tersebut, lebih mahal daripada di SPBU asing. Jika kondisi itu terealisasi, tahun 2012 bisa menjadi masa kejayaan operator SPBU asing yang melakukan ekspansi di penjuru Nusantara selama ini. Dampak lain, justru dirasakan Pertamina yang optimistis penjualan BBM nonsubsidi-nya di pasar nasional bakal mengalami peningkatan 17 persen menjadi 1,7 juta kiloliter dibandingkan besaran tahun sebelumnya. Namun demikian, penjualan tersebut bisa tercapai tatkala keberadaan infrastrukturnya bisa mampu memenuhi kebutuhan pasar BBM nonsubsidi pada masa mendatang. Akan tetapi, sampai sekarang dari total SPBU yang ada di Jatim hanya ada sekitar 40 persen yang belum memiliki tangki pertamax khususnya di kecamatan hingga pelosok pedesaan. Padahal, konsumen SPBU di sejumlah desa selama ini mayoritas merupakan pengguna sepeda motor, sehingga diperlukan waktu lama guna mencapai "Break Event Point/BEP" bagi operator SPBU yang menanamkan modal tangki pertamax. Lalu, untuk menambah fasilitas, ungkap Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Jatim, Hari Kristanto, investasi yang dikeluarkan pengusaha tidak sedikit atau bisa mencapai Rp3 miliar. Apalagi, tiap "storage" tangki besaran modalnya sanggup menelan Rp1 miliar. Apabila operator melakukan penggantian penggunaan tangki dari yang selama ini melayani premium menjadi pertamax biayanya lebih murah sekitar Rp100 juta, tergantung dari kondisi. Khusus pengusaha SPBU di daerah guna membangun tangki pertamax, mereka akan memperhitungkan seberapa besar keuntungan yang bisa diraihnya. Sementara, margin bahan bakar khusus misalnya pertamax mencapai sebesar Rp300 per liter. Kalau margin premium berkisar antara Rp150-200 per liter, sedangkan untuk SPBU Pasti Pas Platinum marginnya bisa hingga Rp225 per liter. Sampai sekarang jumlah SPBU di Jatim yang sudah Pasti Pas Platinum belum banyak. Walau margin BBM subsidi lebih kecil, selama ini angka pembeliannya lebih besar dibandingkan BBM nonsubsidi. Pembunuh Rakyat Sementara itu, pengaruh lain perwujudan kebijakan pemerintah terkait pembatasan BBM bersubsidi dikhawatirkan memunculkan dampak negatif ketika lemahnya pengawasan pemerintah, baik di tatanan pusat maupun pelosok Tanah Air. Bisa saja kerawanan sosial menjadi efek domino diberlakukannya pembatasan BBM bersubsidi yang rencananya dilakukan secara bertahap di Jabodetabek, Jawa, Bali, dan nasional. Bahkan, dari segi keamanan dapat mengakibatkan kerawanan sosial seiring banyaknya kecurangan dilakukan masyarakat. "Aksi borong akan kita temui di sejumlah SPBU karena ada larangan penggunaan premium pada kendaraan pribadi. Bisa saja seseorang beli BBM pakai sepeda motor berkali-kali dan dipindahkan ke mobilnya," kata Pengamat Ekonomi, Tjuk Sukiadi. Sinyalamen Tjuk tampaknya tidak berlebihan, karena beberapa warga masyarakat sudah berencana melakukan apa yang diucapkan oleh pengamat ekonomi tersebut. "Saya berencana beli sepeda motor 'laki' (nonbebek) yang tangkinya bisa memuat 15 liter. Jadi nanti, setiap pekan mengisi premium dua atau tika kali 'ful', cukup untuk mengisi mobil mini MPV. Ya memang tambah kerjaan, tapi mobil saya masih bisa menikmati BBM subsidi," ucap salah seorang karyawan swasta di Surabaya yang enggan jati dirinya diungkap. Apalagi, yang namanya pembatasan dalam hukum ekonomi selalu menjadi rebutan pasar. Saat itu, masyarakat akan menggunakan beragam cara agar kebutuhannya terpenuhi. Ke depan, pembatasan BBM bersubsidi juga bisa berdampak pada peningkatan jumlah pengguna sepeda motor karena adanya peralihan pemakaian alat transportasi dari mobil memakai kendaraan beroda dua. Dengan demikian, pemerintah patut mewaspadai laju pertumbuhan sepeda motor yang signifikan di penjuru Nusantara. Bila angkanya mencapai titik tertinggi, hal tersebut berakibat fatal terhadap keamanan tiap pengendara dan pengguna jalan lainnya. Hal sama ditambahkan Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik, Sofyano Zakaria. Ia mengurai, motor adalah salah satu alat pembunuh rakyat, mengingat banyaknya kecelakaan sepeda motor yang menewaskan pengendaranya. Dari sisi jumlah sepeda motor di Indonesia, selama tahun 2011 mencapai 80 juta unit. Besaran tersebut setara dengan 1:3 penduduk di Tanah Air yang kini sekitar 237 juta jiwa. Sementara, sesuai catatan Badan Pusat Statistik tahun 2009 jumlah sepeda motor skala nasional mencapai 52,4 juta unit. Asumsinya, bila per unit motor mengonsumsi satu liter BBM per hari berarti total konsumsi BBM bersubsidi nasional sebanyak 52.400 kiloliter/hari atau 18,864 juta KL/tahun. Jika dalam BBM bersubsidi terdapat subsidi sebesar Rp3.000/liter maka pemakai sepeda motor menyerap subsidi sebanyak sekitar Rp56,492 triliun per tahun. Di samping itu, keyakinan pemerintah memutuskan opsi pembatasan BBM bersubsidi muncul ketika kuota BBM bersubsidi selama tahun 2011 lebih 1,4 juta kiloliter dibandingkan target volume dalam APBN ditetapkan 38,5 juta kiloliter. "Meski pembatasan BBM bersubsidi harga mati bagi pemerintah dan dari sisi lain rakyat belum siap, hal yang perlu dilakukan segera oleh pemerintah adalah memperketat pengawasannya secara menyeluruh," lanjutnya.(*)


Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.