Surabaya (ANTARA) - Penjabat Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono optimistis Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Soetomo Tahun 2025 mampu mewujudkan perencanaan yang berkualitas.
Saat membuka Musrenbang di RSUD Dr Soetomo Surabaya Selasa, Adhy menekankan agar perencanaan dibuat berdampak pada peningkatan layanan di rumah sakit milik Pemprov Jatim ini.
"Melalui forum-forum yang diselenggarakan selama proses musrenbang ini diharapkan dapat mewujudkan perencanaan yang berkualitas sekaligus berdampak pada peningkatan pelayanan di RSUD Dr Soetomo," ujar Adhy.
Adhy menjelaskan, RSUD Dr. Soetomo merupakan salah satu unit organisasi bersifat khusus (UOBK) yang mendukung salah satu sasaran Dinas Kesehatan Jatim, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu ia menilai penting untuk merumuskan segala perencanaan dengan sistematis, terarah, terpadu, efektif, efisien, dan tanggap terhadap perubahan.
"Musrenbang ini menjadi wadah yang tepat untuk menggali seluruh masukan dan saran dari semua pemangku kepentingan guna menentukan prioritas pembangunan di RSUD Dr Soetomo," ujarnya.
"Kuncinya adalah kita harus bisa menyerap semua masukan, saran, usulan, dan penganggaran unit-unit di bawah Soetomo dan juga tentu memperhatikan masukan dari mitra-mitra lain yang menjadi partnership kita," tambahnya.
Lebih lanjut, Adhy menuturkan dalam menyusun perencanaan pembangunan, penganggarannya harus disusun dengan sangat detail. Belanja wajib langsung diwujudkan dengan pelayanan masyarakat. Tujuannya agar pelayanan kesehatan yang diberikan RSUD Dr Soetomo semakin optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"Apa yang diberikan RSUD Dr Soetomo ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat," ujarnya.
Adhy mengungkapkan, dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2025, RSUD Dr Soetomo berperan dalam isu strategis terkait pemenuhan kebutuhan layanan dasar.
RSUD Dr Soetomo juga termasuk dalam program prioritas pembangunan ketiga khususnya perluasan dan penguatan fasilitas kesehatan, rumah sakit umum, dan rumah sakit umum daerah rujukan di tujuh rumah sakit.
"Alhamdulillah kita lihat Soetomo sudah melakukan langkah-langkah terobosan terkait dengan pelayanan kepada masyarakat, menata kembali, kemudian juga ada efisiensi, kalau semua dilakukan dengan manajemen yang bagus dan juga didukung oleh digitalisasi maka Insya Allah kita menjadi lebih efisien lagi," katanya.
Dalam rangka mewujudkan komitmen sebagai rumah sakit rujukan nasional yang memiliki layanan unggulan serta pengampu layanan prioritas Kemenkes predikat paripurna, RSUD Dr Soetomo juga tengah mengembangkan layanan privat sebagai revenue center. Tentunya tetap dengan mengedepankan mutu pelayanan terbaik yang tidak kalah dengan kualitas pelayanan kesehatan di luar negeri.
"Ke depan kita ingin ada layanan internasional yang sudah berjalan sekarang itu bisa bertambah, supaya masyarakat yang sering berobat keluar negeri beralih berobat RSUD Dr Soetomo," katanya.
Pada sisi lain, berlakunya Undang-Undang Nomor: 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mulai 1 Januari 2025 mendatang berpengaruh pada pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur. Hal ini disebabkan hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dibagihasilkan sebesar 70 persen kepada kabupaten/kota dan 30 persen untuk provinsi.
"Ini berpotensi pada PAD kita, mengalami penurunan sekitar Rp4,1 triliun," katanya.
Dia berharap musrenbang RSUD Dr Soetomo ini dapat menghasilkan prioritas rencana program dan kegiatan RSUD Dr Soetomo tahun 2025. Selain itu juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan pada RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2025.
