Surabaya (ANTARA) - Komisi A DPRD Kota Surabaya menyarankan pemerintah kota (pemkot) membuat aplikasi pengawas di tingkat perkampungan, guna mencegah kriminalitas, khususnya saat masa mudik Idul Fitri.
Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya Budi Leksono mengatakan perangkat tersebut menampung seluruh informasi dari warga dan terhubung dengan sistem di tingkat RT/RW maupun pemerintah kota (pemkot) setempat.
"Kalau mau mudik laporannya bisa melalui aplikasi itu, agar rumahnya bisa terpantau," kata Cak Bulek, sapaan akrab Budi Leksono, di Surabaya, Sabtu.
Nantinya melalui laporan itu, penanggung jawab keamanan di lingkungan yang ditunjuk oleh masing-masing pengurus RT/RW langsung mengecek kondisi rumah warga.
Selain dari laporan, pengawas keamanan juga bisa langsung memantau perkembangan kondisi lingkungannya.
Lebih lanjut, kata Cak Bulek, ketika ditemukan adanya aksi kriminal, kegawatdaruratan, hingga banjir, pengawas mampu secepatnya mengirikan laporan kepada petugas dari Pemerintah Kota Surabaya maupun kepolisian.
"Pengawasan harus berjalan saat mudik hingga arus balik," ucapnya.
Anggota DPRD Kota Surabaya ini menyarankan pemkot setempat memperkuat koordinasi dengan kepolisian untuk menerjunkan personel hingga masuk ke wilayah perkampungan.
"Orang-orang yang mudik tidak merasa was-was dan tetap bisa berkomunikasi dengan warga yang tidak pulang kampung," tuturnya.
Kendati demikian, upaya antisipasi kejadian gawat darurat maupun kriminal paling dini menjadi tanggung jawab masing-masing pemilik rumah.
"Sebelum berangkat mudik dicek dulu kondisi rumahnya seperti apa," kata dia.
