Pemprov Jatim (ANTARA) - Dinas Pendidikan Jawa Timur melakukan optimalisasi pengelolaan keuangan sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui kegiatan "Bijak Pengelolaan Keuangan Pemda untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Prestasi Siswa".
Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai dalam keterangan di Surabaya, Minggu, mengatakan kegiatan yang mendatangkan Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni itu digelar mengingat pentingnya pengelolaan keuangan di lingkungan pendidikan.
"Dinas Pendidikan Jatim diberikan amanah gubernur untuk memimpin SMA, SMK, dan SLB tersebar di 38 kabupaten/kota dengan anggaran Rp8,9 triliun. Itu luar biasa tanggung jawabnya, tidak mudah karena pengelolaan anggaran dan luas wilayah yang besar menjadi tantangan tersendiri," ucapnya.
Pria yang juga Pj Wali Kota Batu itu menjelaskan optimalisasi anggaran di pendidikan perlu dilakukan agar dapat digunakan dalam mengukur ketercapaian realisasi program pendidikan.
Sayangnya, di tahun 2023, Aries mengakui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Dispendik begitu tinggi.
"Ini menjadi tantangan bagi kami. Harapannya tahun 2024 semua program pendidikan berjalan dengan baik dan lancar serta SiLPA di tahun 2023 dengan angka yang begitu besar tidak kami temukan di 2024 ini," kata Aries.
Dalam kesempatan itu Dirjen Keuangan Kemendagri Agus Fatoni menyampaikan indikator peningkatan kapasitas kinerja, yaitu pengelolaan keuangan, realisasi anggaran, dan pengukuran kinerja.
Hal itu, kata Fatoni, harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan Jatim agar pengelolaan keuangan optimal.
"Supaya bisa terealisasi diperlukan ilmu cukup, komitmen, dan motivasi tinggi. Hari ini kami memberikan penjelasan terkait kapasitas kinerja lebih baik, serapan anggaran lebih baik, dan output outcome-nya," ujar Fatoni.
Menurutnya, permasalahan yang banyak ditemui dalam pengelolaan keuangan di sektor pendidikan terkait persoalan rendahnya realisasi anggaran, terutama pada sumber daya manusia (SDM), kapasitas, dan jumlah orang.
Kemudian penetapan dari (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan-Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK-PPK), bendahara terlambat. Contohnya, lelang terlambat yang kerap terjadi. Untuk bisa melakukan itu semua, sudah ada solusinya.
Adapun caranya dengan menggunakan lelang dini menggunakan e-katalog, apalagi Dinas Pendidikan Jatim sudah punya dan lengkap dan itu bisa digunakan.
"Ini yang harus dipelajari, kalau semua bisa dikuasai dan dipelajari maka pengelolaan anggaran lebih optimal," tutur pria yang menjabat sebagai Pj Gubernur Sumatera Selatan tersebut.
