Kairo - Perebutan kekuasaan antara pemberontak Dewan Transisi Nasional (NTC) dan rezim terguling pimpinan Presiden Muammar Gaddafi belum sepenuhnya tuntas kendati masyarakat internasional telah mengakui otoritas NTS sebagai penguasa transisi Libya. Pertempuran sporadis di beberapa tempat antara tentara pemberontak dan pasukan loyalis Muamar Gaddafi masih berkecamuk. Perlawanan sengit kubu loyalis Gaddafi masih gencar dilancarkan di sekitar Sirte, kubu pertahanan terakhir Gaddafi yang juga kota asalnya, menghadapi milisi NTC didukung pasukan NATO yang mengepungnya. Loyalis Gaddafi yang berusaha mempertahankan Sirte, dituding memanfaatkan warga sipil kota itu sebagai perisai manusia. Mereka masih menembaki dengan gencar ke arah posisi pasukan NTC dengan senjata-senjata mesin dan rudal, sementara pasukan NTC mengerahkan taktik untuk bisa menerobos kota simbolis Gaddafi itu. Meskipun Gaddafi telah menghilang dari peredaran, namun ikrarnya dari tempat persembunyiaannya untuk tetap bertempur -- melawan apa yang ia sebut "kaum pemberontak teroris"-- membuat Libya ibarat api dalam sekam. Orang kuat Libya itu telah berulang kali bersumpah tidak akan meninggalkan Libya dan akan berjuang sampai mati untuk mempertahankan tanah airnya. Dalam pernyataannya terakhir, yang dikutip berbagai media massa Arab, Gaddafi menegaskan bahwa sistem kenegaraan Libya yang berdasarkan kehendak rakyat tidak akan bisa diubah. Gaddafi dalam pernyataan terbarunya menyatakan kekuasaan Libya masih dalam genggamannya meskipun pasukan NTC telah menguasai sebagian besar wilayah negara Afrika utara itu. Sementara itu, nasib dan keberadaan orang kuat yang telah berkuasa 40 tahun di negeri kaya minyak tersebut sejauh ini masih belum jelas. Bahkan sejumlah tokoh termasuk dari NTC dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) sampai kini menyatakan belum mengetahui bagaimana nasib Gaddafi dan di mana tempat persembunyiannya. Media massa Arab melaporkan bahwa sejumlah anggota keluarga Gaddafi telah hengkang ke Niger, negara jiran di sebelah selatan Libya. Sumber-sumber pemerintah Niger dikutip mengatakan pihaknya berkewajiban melindungi orang-orang Libya dengan dalih mematuhi etika dan hukum internasional. Di sisi lain, dukungan internasional terhadap NTC terus mengalir. Terakhir, Uni Afrika pada awal pekan ini -- yang sebelumnya secara intensif memediasi NTC dan pemerintah namun selalu gagal -- mengakui Dewan Transisi sebagai penguasa transisi Libya, setelah sebelumnya sejumlah negara mengakuinya, termasuk paling belakangan India dan Afrika Selatan. NTC memang sudah memindahkan pusat kegiatan politiknya ke ibu kota Tripoli setelah meninggalkan Benghazi, pangkalan perjuangan lama mereka, dan kantor-kantor perwakilan negara sahabat mulai dibuka kembali. Tripoli mulai menggeliat Setelah berbulan-bulan Tripoli bagai kota mati, kini ibu kota mulai menggeliat kembali setelah hengkangnya Gaddafi dan masuknya NTC. Kantor berita Mesir, MENA, dari Tripoli melaporkan bahwa sekolah, rumah sakit, pasar dan pertokoan di ibu kota Tripoli mulai menggeliat kembali. Sejumlah sekolah memulai belajar untuk semester baru pada awal pekan ini setelah ditutup hampir lebih lima bulan akibat konflik bersenjata antara pemerintah dan pemberontak, kantor berita Mesir, MENA, melaporkan dari ibu kota Libya, Selasa. Terkait pemulihan Libya pasca-perang, masyarakat internasional melalui sidang Majelis Umum PBB ke-66 di New York tahun ini juga membahas bantuan internasional yang diperlukan rehabilitasi negara itu setelah PBB meratifikasi keabsahan kursi NTC sebagai penguasa baru Libya. Sejumlah negara termasuk Turki, India dan China telah menyatakan keinginannya untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada Libya untuk pemulihan. Pada akhir pekan lalu, India menyatakan telah memberikan bantuan senilai satu juta dolar AS melalui PBB kepada Libya dan dua juta dolar lagi masih dalam proses. Turki mengirimkan dua pesawat kargo militer berisikan 22 ton makanan senilai 112.000 dolar untuk memenuhi kebutuhan rakyat Libya. Sedangkan Korea Selatan mengirim satu pesawat kargo Korean Air membawa barang-barang bantuan termasuk pangan, obat-obatan dan kebutuhan sehari-hari kepada rakyat Libya yang dipenatkan perang. Kalangan pengamat menyatakan setidaknya diperlukan waktu enam bulan bagi rekonstruksi Libya pasca-perang. Tetapi para pemuka NTC dan pemimpin-pemimpin muda negara itu yang masih belum berpengalaman, dicemaskan akan menemui banyak kendala. Akhir pekan lalu, Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat menyetujui resolusi pembentukan misi PBB untuk Libya, dengan periode awal tiga bulan dan mengurangi beberapa sanksi yang dijatuhkan kepada negara itu. Sementara itu Menlu China, Yang Jiechi dalam pidatonya mengenai Libya menegaskan, bahwa negaranya akan terus memberikan bantuan kepada rakyat Libya dalam upaya mereka melakukan rekonstruksi dan meningkatkan pembangunan. Kunjungan Presiden Prancis Nicolas Sarkosy dan PM Inggris David Cameron sebagai pemimpin pertama mengunjungi Libya juga dinilai sebagai kunjungan "mengejutkan" karena mereka disambut bak pahlawan oleh kalangan pemimpin NTC, dan diduga akan dihadiahi dengan kontrak-kontrak bisnis sumber daya alam yang sangat menguntungkan. Para pengamat yakin bahwa pasca-Gaddafi, pemerintah Libya yang baru masih akan menghadapi banyak tantangan dan kesulitan. Hari-hari mendatang pemerintah baru Libya tampaknya akan kewalahan atas datangnya para penanam bantuan, sekaligus memikirkan apa yang akan diberikan sebagai "balas jasa" terutama negara-negara anggota NATO. Di sisi lain, kalangan NTC sendiri masih belum menyelesaikan perbedaannya mengenai pembentukan pemerintah sementara, yang diharapkan akan mengantar Libya kepada pelaksanaan pemilu demokratis, pembentukan pemerintahan, parlemen dan konstitusi baru yang akan menentukan masa depan rakyat negara itu. Alhasil, Libya masih seperti "api dalam sekam" yang sewaktu-waktu bisa membara kembali selama sisa-sisa pasukan loyalis Muamar Gaddafi masih unjuk gigi. (Munawar Saman Makyanie)


Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.