Saudi dan UEA terlihat akur, tapi sebenarnya tidak begitu akur

Jakarta (ANTARA) - Keputusan Uni Emirat Arab (UEA) keluar dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) pada 1 Mei, di tengah kecamuk perang Iran melawan AS-Israel, membuat friksi antara UEA dan Arab Saudi makin terkuak ke publik.

Walau sama-sama menganggap Iran ancaman keamanan nasional mereka, dalam beberapa tahun terakhir Saudi dan UEA acap berseberangan di berbagai hal.

Padahal sepuluh tahun lalu, Pangeran Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) yang menjadi penguasa de facto Saudi dan Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) yang memimpin UAE, akur bersekutu.

Keduanya berasal dari generasi berbeda, tapi memiliki kesamaan dalam hal mendobrak kemapanan.

Mereka awalnya bekerjasama menghalau angin revolusi Arab Spring pada 2010-an agar tak bertiup ke Teluk sehingga tak mengusik kekuasaan otoritarian mereka.

Kedua negara bersekutu melawan Houthi di Yaman sejak 2018, dan serempak mengisolasi Qatar pada 2017-2021 karena Qatar dianggap memfasilitasi terorisme.

Namun, hubungan mesra itu mulai tak lagi mesra setelah MBS mengutarakan ambisi menjadikan Saudi sebagai pusat bisnis Timur Tengah, padahal predikat itu sudah melekat lama pada Dubai di UEA.

UEA menganggap manuver itu serangan terhadap status ekonomi mereka, apalagi Saudi mengharuskan perusahaan-perusahaan internasional yang mendapatkan kontrak bisnis dari pemerintah Saudi, untuk membangun kantor di Riyadh.

Menurut New York Times pada 5 Mei, sampai Maret 2025 sudah sekitar 600 perusahaan multinasional mendirikan kantor regional di Riyadh. UEA kian dongkol mendapati kenyataan ini.

Di sisi lain, UEA sudah lama dibuat terkungkung oleh Saudi melalui OPEC, karena membatasi keleluasaan memproduksi minyak lewat kuota produksi OPEC yang pada dasarnya ditentukan oleh Saudi.

UEA menganggap OPEC menghalangi mereka dalam memproduksi minyak sebanyak yang mereka mau. Dan akhirnya mereka keluar dari OPEC.

Apa yang tadinya baik-baik pun berubah menjadi persaingan terselubung.

Ironisnya, petunjuk pertama untuk adanya perpecahan justru terlihat di Yaman, setelah kedua negara berbeda pandangan mengenai masa depan Yaman.

Saudi ingin mendorong pemerintahan bersatu yang stabil di Yaman agar tak mengganggu keamanan nasionalnya dan kawasan, tapi UEA malah menginginkan sebuah pemerintah terpisah yang menguntungkan posisi mereka.

Friksi itu lalu melebar ke mana-mana, sampai Sudan. Jika Saudi mendukung otoritas resmi Sudan demi pemerintahan yang stabil di sana, maka UEA mendukung aktor non negara, yakni milisi Rapid Support Force, yang anti-islamis.

Saudi menginginkan pemerintahan yang stabil di Sudan karena Sudan yang bergejolak akan berdampak buruk terhadap Mesir yang berbatasan dengan Sudan.

Mesir adalah sekutu terpenting Saudi yang berperan penting dalam menciptakan keseimbangan kekuatan Timur Tengah dan di Laut Merah yang bertepi pantai barat Saudi.

Friksi memuncak

Dibandingkan dengan Saudi, politik luar negeri UEA cenderung intervensionis dan kadang-kadang meninggalkan jejak hitam.

Di Libya, UAE sekali memilih aktor non negara karena kelompok ini anti terhadap Islam politik atau islamis, khususnya Ikhwanul Muslimin dan afiliasi-afiliasinya.

UEA menganggap kelompok-kelompok islamis adalah biang keladi di balik revolusi Arab pada 2010-an. UEA akan mati-matian melawannya, bahkan melenyapkannya selagi masih embrio.

Tapi UEA tak mendapatkan mitra kuat untuk pendekatannya yang oportunistis itu, apalagi Saudi sudah tak sekeras dulu terhadap lawan-lawannya, termasuk Iran.

UEA lalu mendapatkan sekutu yang diinginkannya ketika ofensif diplomatik Presiden AS Donald Trump pada 2020 mendorong sejumlah negara Arab menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel, dalam kesepakatan Abraham Accord.

UEA termasuk pihak Arab pertama yang menyambut antusiastis prakarsa itu.

Sebaliknya, Arab Saudi berhati-hati menjawab prakarsa itu, dan lalu membekukan gagasan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel setelah Israel menghancurkan Gaza.

Friksi di antara mereka memuncak setelah AS dan Israel menabuh genderang perang terhadap Iran sejak 28 Februari.

Jika UEA menginginkan tindakan drastis terhadap Iran, maka Saudi lebih menahan diri.

Jika UEA menginginkan partisipasi militer melawan Iran, maka Saudi mengedepankan jalur diplomatik. Saudi juga tak ingin memupus kekhawatiran terhadap Israel.

Memang tak ada pernyataan resmi mengenai sikap resmi Saudi dalam Perang Iran, tapi opini mantan ketua badan intelijen Saudi, Pangeran Turki al-Faisal dalam Arab News pada 9 Mei bisa merepresentasikan sikap pemerintah Saudi.

Al-Faisal menegaskan Saudi sangat mampu menyerang Iran, tapi tak ingin fasilitas-fasilitas minyak dan pusat-pusat penyulingan air laut yang vital bagi hajat hidup rakyat Saudi, hancur oleh serangan balasan Iran.

"Seandainya rencana Israel dalam memicu perang antara kita dan Iran itu berhasil, maka kawasan ini akan terjerumus ke dalam kehancuran dan malapetaka," kata al-Faisal.

Dia melanjutkan, "ribuan anak-anak kita akan tewas dalam perang yang tak ada hubungannya dengan kita, sementara Israel berhasil memaksakan kehendaknya di kawasan ini dan keluar sebagai satu-satunya aktor di kawasan kita."

Walaupun itu opini pribadi, tapi mengingat pernah mengepalai badan intelijen Saudi, pandangan al-Faisal bisa dibilang sudah merepresentasikan sikap pemerintah Saudi.

Dua poros

Perbedaan pandangan antara UEA dan Saudi semakin lebar, walau di permukaan keduanya berusaha menunjukkan diri sebagai dua negara yang erat bersekutu.

Faktanya, UEA yang memiliki sengketa wilayah dengan Iran di beberapa pulau dekat Selat Hormuz, semakin merapat ke Israel.

Bahkan, mengutip laporan laman berita Middle East Eye, Israel dan UEA telah membentuk lembaga dana pertahanan bersama sehingga bisa bareng belanja senjata.

Sebaliknya, Saudi, seperti dilaporkan DW pada 22 Mei, kian memperkuat kerjasama dengan Mesir, Turki, dan Pakistan.

Dua jalan berbeda yang ditempuh UEA dan Saudi ini melukiskan keretakan sudah semakin dalam.

Menurut Marcus Schneider dari Friedrich Ebert Foundation kepada DW, UEA berusaha menciptakan kekacauan guna merombak konstelasi kekuatan di Timur Tengah.

Mereka berusaha memetakan kembali Timur Tengah dengan membuat jejaring pengaruh geopolitik dan geoekonomi yang berporos di Dubai.

UEA juga melihat Israel pintu untuk mendapatkan akses ke jejaring, kapabilitas pertahanan, teknologi dan pengaruh internasional, mengingat koneksinya yang kuat dengan AS dan Eropa.

Sedangkan poros Saudi berusaha menciptakan lingkungan regional yang stabil sehingga tak mengganggu pencapaian tujuan-tujuan ekonomi mereka.

Saudi cs juga menganggap pertarungan antara Iran dan Israel hanya merugikan kepentingan mereka, sehingga tak perlu mendukung siapa pun.

Tetapi mereka aktif mencari jalan keluar untuk mengakhiri perang itu. Tak heran, putaran negosiasi antara Iran dan AS aktif melibatkan "poros Saudi". Baik Iran maupun AS tampak menerima "netralitas" poros ini.

Namun begitu, Saudi tetap menginginkan kawasan yang tak didominasi oleh siapa pun. Tidak oleh Iran, tidak pula oleh Israel.

Selain mencermati sepak terjang Iran, Saudi juga mencemaskan prilaku Israel. Mereka merasa Israel bisa terus berbuat sekehendak hatinya dengan membom siapa pun dan kapan pun. Hari ini menyerang Iran, tapi esok bisa menyerang yang lain, termasuk Saudi.

Keretakan antara UEA dan Arab Saudi bisa jadi hanya strategi sementara yang lahir dari dinamika regional terkini.

Tapi bisa juga berlangsung dalam jangka panjang. Sebab, seperti Qatar, negara-negara Teluk yang lebih kecil seperti UEA memiliki kepentingan untuk keluar dari bayang-bayang kekuatan dominan di kawasan, yang selama ini diperankan oleh Arab Saudi.