Surabaya (ANTARA) - Pimpinan DPRD Kota Surabaya menyatakan perencanaan dan sosialisasi Sekolah Kebangsaan di Kota Pahlawan, Jawa Timur, harus lebih baik.
"Saya mendukung sekolah kebangsaan bagi pelajar, selain memperkuat pendidikan karakter, kegiatan ini pun turut memperkaya wawasan ke-Indonesiaan, memperkokoh nasionalisme, serta nilai-nilai pancasila sebagai sarana mencetak para negarawan, calon pemimpin masa depan," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti di Surabaya, Minggu.
Pernyataan Reni menanggapi munculnya pemberitaan tidak mengenakan dari agenda Sekolah Kebangsaan yang diselenggarakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Diketahui sejumlah peserta menyatakan undur diri lantaran kecewa.
Kekecewaan itu buntut dari stigma miring dimana pelaksanaan Sekolah Kebangsaan yang erat dengan remaja yang terjerat razia Satpol PP dan perlu pembinaan lebih lanjut. Sementara pada kenyataannya Sekolah Kebangsaan diikuti oleh pelajar yang ditunjuk pihak sekolah.
Politikus asal PKS tersebut mendukung adanya sekolah kebangsaan sebagai tempat menyemai calon pemimpin bangsa.
Akan tetapi, lanjut dia, pihaknya juga menyatakan bahwa ada catatan yang perlu menjadi perhatian terkait dengan skema pelaksanaan yang tepat agar tidak menimbulkan silang pendapat.
"Satpol PP harapannya bisa membuat konsep dan perencanaan kegiatan yang lebih matang dan disosialisasikan secara baik ke pelajar, satuan pendidikan serta wali murid," ujar dia.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya mengatakan bahwa Sekolah Kebangsaan bukan diperuntukkan bagi anak yang terjaring razia, namun juga untuk pelajar SMP-SMA bahkan pejabat di pemkot.
Bahkan, orang nomor satu di Pemkot Surabaya tersebut menyebutkan bahwa putranya bungsunya juga akan mengikuti kegiatan Sekolah Kebangsaan.
“Anak saya juga bakal masuk Sekolah Kebangsaan di Lanudal Juanda. Saat ini kan sudah SMA juga, ya dimasukkan," ujar dia.
Sebagai informasi, semula terdapat total 77 peserta, namun per Kamis (23/2) telah menyisakan 55 pendaftar.
Menanggapi hal itu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Surabaya Eddy Christijanto pun angkat bicara.
"Ada sebagian peserta yang tidak bisa ikut, karena sedang melaksanakan ujian praktik. Seperti sekolah SMK itu kan ada ujian praktik, sehingga mereka tidak bisa ikut," kata Eddy.
