Jember (ANTARA) - Pemerintah secara resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pertalite dan solar, serta nonsubsidi pertamax pada 3 September 2022 pukul sejak pukul 14.30 WIB.
Selama sepekan terakhir ini topik tersebut masih menjadi perbincangan publik yang hangat dari dialog interaktif sejumlah pakar hingga obrolan tukang becak dan para sopir di warung kopi, bahkan ibu-ibu yang berbelanja di pasar sering mengeluhkan kenaikan harga BBM tersebut.
Semua tentu akan paham bahwa kenaikan harga BBM niscaya disertai dengan kenaikan sejumlah kebutuhan pokok lainnya dan harga barang lainnya pun tentu akan ikut bergerak naik, sehingga dampaknya sangat luar biasa bagi masyarakat menengah hingga ke bawah.
Para pakar memprediksi akan terjadi laju inflasi sekian persen dan kenaikan harga barang dapat menimbulkan permasalahan sosial, salah satunya menurunnya daya beli masyarakat dan tidak dapat dihindari jumlah warga miskin diprediksi bertambah.
Naiknya harga BBM selalu direspons oleh masyarakat dan mahasiswa melalui demonstrasi di beberapa wilayah agar kenaikan BBM tidak terjadi, sehingga hal itu juga menjadi bahan evaluasi agar pemerintah.
Sepanjang sejarah di era orde lama hingga reformasi, kenaikan BBM tidak hanya terjadi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, namun beberapa presiden sebelumnya juga pernah menaikkan harga BBM mulai Presiden Soekarno, Soeharto, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Hanya di era Presiden BJ Habibie yang tidak menaikkan harga BBM. Beliau menggantikan Soeharto setelah mengundurkan diri dari jabatannya pada 21 Mei 1998, namun jabatan BJ Habibie memang relatif singkat yaitu setahun lebih (21 Mei 1998-20 Oktober 1999).
Meski terasa sangat berat, kenaikan BBM mau tidak mau harus dihadapi oleh masyarakat Indonesia dengan bersikap bijak mengatur dan mengelola keuangan dengan baik agar tidak besar pasak daripada tiang.
Emak-emak juga harus berpikir keras dan cerdas untuk mengutak-atik keuangan rumah tangga dan harus berhemat agar tidak kebobolan mengatur pengeluaran belanja yang demikian melesat akibat kenaikan sejumlah barang dampak kenaikan BBM.
Komoditas BBM yang identik dengan guyonan "Bolak Balik Mundak" itu diharapkan bisa menjadi pelecut dan penyemangat untuk lebih giat bekerja agar bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah agar dapur tetap mengepul.
Semoga kebijakan pemerintah yang mengalihkan subsidi BBM untuk masyarakat miskin dapat tepat sasaran melalui bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan subsidi upah, agar jumlah masyarakat miskin tidak semakin membengkak.
