Apresiasi itu disampaikan sejumlah anggota Komisi VI DPR RI dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima dengan pengurus FHCI di Jakarta yang digelar secara hybrid, Selasa.
Rapat tersebut dihadiri Deputi Bidang SDM TI Kementerian BUMN Tedi Bharata, Ketua Umum FHCI Alexandra Askandar, Dharma Syahputra (Sekjen FHCI), Siti Inda Suri (Wasekjen FHCI), Andus Winarno (Asdep MSDM), Sofyan Rohidi (Direktur Eksekutif FHCI), dan Nina Kurnia Dewi (Koordinator Komunikasi Publik FHCI).
Dalam rapat dengar pendapat itu, Ketua Umum FHCI Alexandra Askandar menjelaskan mengenai peranan organisasi dan sejumlah program yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM BUMN, termasuk mendukung lahirnya calon-calon sarjana berkualitas melalui Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB).
Program yang telah dilaksanakan sejak tahun 2018 tersebut, telah tercatat adanya 27.878 mahasiswa yang telah mengikuti magang di berbagai BUMN dan sudah ada 453 nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di Tanah Air.
Kemudian, FHCI juga memberikan kesempatan bagi generasi muda Indonesia untuk berkarir dan berkontribusi di BUMN dengan menggelar program Rekrutmen Bersama BUMN (RBB). Rekrutmen itu terdiri dari RBB Reguler, RBB Papua dan RRB Penyandang Disabilitas.
Untuk tahap selanjutnya dari rekrutmen bersama tersebut, dalam rangka meningkatkan nasionalisme dan cinta Tanah Air, FHCI juga akan mengikutsertakan pegawai BUMN dalam Program Bela Negara melalui kerja sama dengan TNI.
Selain wawasan kebangsaan dan cinta Tanah Air, dalam program itu juga akan diberikan materi tentang core value AKHLAK BUMN, pencegahan radikalisme, pencegahan korupsi dan bahaya narkoba.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima memberikan apresiasi dan respon positif mengenai berbagai kebijakan dan program peningkatan kualitas SDM BUMN melalui Kementerian BUMN dan FHCI tersebut, terutama dalam perekrutan yang dinilai membuka luas kesempatan kerja di tengah era pandemi dan pascapandemi.
Dalam perekrutan tersebut FHCI diminta untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan, termasuk mempertimbangkan kebijakan afirmatif terkait kewilayahan seperti daerah 3T, daerah terdampak bencana, bahkan faktor gender perempuan.
Selain itu, Komisi IV DPR RI juga mengimbau agar BUMN ikut terus mengembangkan semangat Pancasila. (*)
