Pelaksanaan PTM 100 persen di Surabaya belum diputuskan

Surabaya (ANTARA) - Komisi D Bidang Kesra DPRD Surabaya menyebut berdasarkan hasil rapat dengar pendapat dengan dinas pendidikan setempat, Rabu, pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen belum diputuskan.

"Belum diputuskan, tapi kesimpulan sementara PTM 100 persen sesuai prokes (protokol kesehatan). Artinya dalam ruangan secara terbatas," kata anggota Komisi D DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto usai rapat dengar pendapat di ruang Komisi D.

Rapat dengar pendapat tersebut dihadiri pihak Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya.

Herlina mengatakan perlu ada konsep yang jelas mengenai PTM 100 persen ini, tetapi hingga kini pihaknya belum melihat adanya konsep yang jelas soal PTM. 

"Ini harus ditentukan bagaimana konsepnya. Dalam PTM ini harus ada konsistensi dan kontinyuitas dalam pelaksanaannya. Selain itu, terencana, terjadwal, dan rutin. Tidak hanya masuk ketika sekolah siap saja. Kebiasaan baru, pola baru, adaptasi mutlak," ujarnya.

Menurut Herlina, belajar yang membuat mereka optimal adalah belajar dalam suasana gembira, aman, dan nyaman. Untuk itu, perlu diciptakan suasana tersebut di manapun mereka belajar, baik pembelajaran jarak jauh maupun PTM terbatas. 

"Jadi suasana sekolah diciptakan tidak dengan rasa was-was. Contoh, untuk anak SD khususnya kelas 1 dan 2 pihak sekolah harusnya bisa melakukan PTM dengan mengawali kegiatan orientasi siswa," katanya.

Secara persentase, Herlina meyakini PTM terbatas adalah salah satu cara untuk menghindari penurunan capaian belajar anak. Pembelajaran di kelas diyakini dapat menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik jika dibandingkan dengan PJJ.  

"Banyak orang tua juga tidak terlalu melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar jarak jauh," katanya.

Ia juga menyebut secara kondisi pelaksanaan PTM ini sangat layak dan wajib dilaksanakan, namun belum terencana dengan matang sehingga dikhawatirkan pelaksanaan PTM ini hanya sebagai seremonial.

"Jika tak ada skema output-nya tidak bisa terukur dan manfaatnya secara riil kepada para siswa tidak ada. Padahal harapannya PTM ini mampu memberikan kemampuan psiko sosial anak ini agar berkembang kemudian, kemampuan intelegensinya juga meningkat, jika PTM ini tidak terkonsep dengan matang tujuan tersebut tidak akan bisa didapatkan," katanya.

Selain itu, politkus Partai Demokrat ini juga meminta PTM harus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, namun harus tetap tidak mengesampingkan pengetatan protokol kesehatan dan sosialisasi yang baik.

"Kekhawatiran yang berlebihan akan membuat PTM tidak maksimal karena suasana belajar yang kurang nyaman mampu mempengaruhi imunitas," katanya.