Pelayanan prima jadi tolak ukur kesuksesan direksi baru PDAM Surabaya

Surabaya (ANTARA) - Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya menilai pelayanan prima menjadi tolak ukur kesuksesan para direksi baru Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno di Surabaya, Senin, mengatakan, pihaknya berharap jajaran direksi yang baru ini bisa membawa PDAM menuju pelayanan yang maksimal. 

"PDAM ini memiliki kewajiban melayani ketersediaan air di Kota Surabaya, jadi pelayanan yang prima menjadi tolak ukur kesuksesan PDAM," kata Anas.

Anas juga mengaku sepakat dengan keinginan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang menginginkan seluruh warga Surabaya teraliri air dan berharap direksi yang baru bisa mewujudkan pesan wali kota tersebut.

"Kami sepakat dengan pesan Pak Wali Kota, pertama adalah pelayanan, tidak ada TDA (Tidak Dapat Air) di Kota Surabaya. Jadi sudah harus dapat air semua. Kemudian, terkait bisnis juga harus diperhatikan, dan terkait pengembangan juga harus dipikirkan," ujarnya.

Diketahui Pemkot Surabaya telah mengumumkan hasil seleksi Direksi PDAM Surabaya, pada Rabu (17/11). Pengumuman tersebut, sesuai dengan Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 188.45/139/436.1.2/2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Penetapan Panitia Seleksi Direksi PDAM Surya Sembada Kota Surabaya.

Adapun tiga nama direksi PDAM Surabaya baru terpilih yakni Arief Wisnu Cahyono sebagai Direktur Utama, Nanang Widyatmoko sebagai Direktur Operasional, dan Agung Pribadhi sebagai Direktur Pelayanan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya menyampaikan tiga pesan kepada jajaran direksi PDAM Surabaya yakni, pertama, meminta seluruh rumah warga Kota Surabaya teraliri air. Kedua, tidak menjadikan dividen sebagai tujuan utama.

"Jadi, jangan jadikan deviden itu tujuan utama, asalkan semua masyarakat Surabaya dapat teraliri air," kata Eri.

Ketiga, Wali Kota Eri tidak ingin ada warga miskin atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mensubsidi warga kaya. Makanya, Wali Kota Eri meminta kepada jajaran direksi yang baru terpilih itu untuk menghitung kembali tarif yang akan diberlakukan kepada warga. 

"Pada intinya, saya tidak ingin warga miskin mensubsidi warga kaya," ujarnya. (*)