Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengatakan hoaks bisa mempengaruhi ketahanan digital nasional.
"Hoaks jelas mempengaruhi ketahanan digital nasional," kata Tenaga Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Komunikasi dan Media Massa, Devie Rahmawati, dalam konferensi pers bersama WhatsApp Indonesia, Selasa.
Ketahanan digital ketika terganggu akan menimbulkan masalah baru, yang disebut Devie sebagai "3K".
Pertama, hoaks bisa menimbulkan kerusuhan sosial di dunia nyata. Devie, yang juga pengamat sosial dari Universitas Indonesia, mencontohkan kerusuhan di Yahukimo, Papua beberapa waktu lalu yang menyebabkan orang meninggal.
"Taruhannya nyawa," kata Devie.
Hoaks dan ketahanan digital yang terganggu juga menyebabkan konflik politik, masalah kedua pada "3K". Dia mengajak masyarakat untuk mengingat kembali suasana pada tahun politik 2019 lalu.
Masalah terakhir, hoaks juga menyebabkan kerugian ekonomi. Devie mengutip data dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa investasi ilegal menyebabkan kerugian masyarakat senilai Rp114,9 triliun pada 2011 hingga 2020.
Kerugian tersebut salah satunya dipicu hoaks yang berkaitan dengan isu ekonomi.
Devie mengingatkan masalah ketersediaan internet tidak berhenti begitu infrastruktur telekomunikasi tersedia.
Kementerian Kominfo memang sedang membangun infrastruktur telekomunikasi yang ditargetkan selesai pada 2022 mendatang untuk mengurangi kesenjangan akses ke internet di Indonesia.
Setelah kesenjangan digital teratasi, muncul masalah baru yaitu kesenjangan kemampuan menggunakan internet. Untuk mengatasi hal ini, Kominfo mengadakan sejumlah program di berbagai tingkat kemahiran.
Pada tingkat dasar, Kominfo mengadakan Gerakan Nasional Literasi Digital yang memberikan kemampuan dasar menggunakan internet dan gawai.
Pada tingkat menengah, antara lain untuk lulusan Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi, Kominfo memiliki program Digital Talent Scholarship.
Pada tingkat lanjut, terdapat program Digital Leadership Academy, yang terbuka untuk pimpinan di sektor pemerintahan maupun swasta. (*)
