Banyuwangi (ANTARA) - Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang Tri Wahyudi Saleh menyatakan produksi PT Pupuk Indonesia Grup (Persero) setiap tahun mencapai 13 juta hingga 14 juta ton, lebih besar dari kebutuhan tahunan sekitar 9 juta ton.
"Jadi kami sampaikan bahwa isu terjadi kelangkaan pupuk itu tidak benar dan stok cukup, karena PT Pupuk Indonesia Grup mampu produksi pupuk lebih dari kebutuhan per tahun," kata Tri Wahyudi usai peluncuran aplikasi Sistro di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis.
Ia menjelaskan bahwa isu kelangkaan pupuk semula terjadi karena permasalahan administrasi petani agar terdaftar melalui rencana definitif kebutuhan kelompok elektronik (e-RDKK).
"Seperti yang disampaikan distributor dan perwakilan petani, awalnya banyak administrasi yang harus disiapkan, mulai syarat ketentuan e-RDKK harus jelas, termasuk NIK nya juga harus jelas, jadi itu yang terjadi di lapangan. Tapi, intinya tidak ada kelangkaan pupuk," ucapnya.
Menurut Tri Wahyudi, pertanian adalah salah satu sektor yang lebih baik dan Pupuk Indonesia terus mendukung petani mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Pada tahun 2021, PT Pusri mendapatkan alokasi pupuk sekitar 9 juta ton dari jumlah 24 juta ton pengajuan melalui e-RDKK yang masuk ke kementerian.
"Untuk Wilayah Jawa Timur 2 yang meliputi 10 kabupaten/kota mulai Sidoarjo hingga Banyuwangi, yang semula dilakukan PT Pupuk Kaltim, sejak Mei 2021 kami (Pusri) mendapatkan tugas untuk menyelesaikan tugas pendistribusian pupuk di Wilayah Jatim 2," ujarnya.
Pertemuan dengan distributor Wilayah Jatim 2 menjadi momen penting untuk silaturahim dan bekerja sama dalam rangka pendistribusian pupuk ke petani.
"Alhamdulillah pencapaian realisasi pendistribusian pupuk dari Januari hingga Agustus 2021 sudah mencapai 93 persen, mudah-mudahan hingga Desember pendistribusian terealisasi semuanya. Termasuk musim tanam kedua ini stok pupuk sudah siap semuanya," tuturnya.
Tri Wahyudi menyebutkan stok pupuk bersubsidi di Wilayah Jatim 2 sebanyak 258 ribu ton.
"Memang kami menerima keluhan dari distributor soal kerumitan administrasi saja. Kami sudah sampaikan kepada regulator di pusat, serta juga ke Komisi IV DPR RI saat rapat beberapa waktu lalu. Dengan harapan agar dimudahkan kembali petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi atau disederhanakan kembali dan terpenting tepat sasaran," katanya.
Ia menambahkan Pupuk Indonesia Grup sebelumnya meluncurkan Agro Solusi, kemudian diubah oleh Menteri BUMN Erick Thohir menjadi program Makmur.
"Program Makmur ini mengajak petani lebih bergairah dan tidak bergantung pada pupuk bersubsidi saja, tapi juga mulai menggunakan pupuk nonsubsidi. Dengan belajar menggunakan pupuk nonsubsidi, nantinya bisa tepat waktu dalam pemupukan dan tepat dosis, sehingga bisa memengaruhi produktivitas tanaman petani. Selisih pupuk subsidi dan nonsubsidi dapat ditutupi dengan peningkatan produksi," katanya. (*)
