Situbondo (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan bahwa hingga hari ke-10 pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Jawa-Bali sudah terjadi penurunan mobilitas masyarakat.
"Untuk di Jawa Timur, tren mobilitas sudah mengalami penurunan 10 hingga 20 persen sejak dilaksanakannya PPKM darurat," kata Menko Luhut dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat Jawa-Bali secara virtual yang juga diikuti Forkopimda Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Minggu petang.
Menurut ia, dalam indeks google traffic menunjukkan penurunan yang cukup tajam, yakni menurunnya kepadatan lalu lintas dan keberhasilan penyekatan jalan dalam kota.
Sedangkan facebook mobility, kata Luhut, tidak mengalami penurunan setajam google traffic yang mengindikasikan adanya pergerakan masyarakat di wilayah yang lebih kecil masih terjadi.
"Perlu dilakukan peningkatan patroli di wilayah yang lebih kecil, dengan masuk ke perumahan atau kampung guna memastikan kepatuhan PPKM darurat dan prokes," ujarnya.
Luhut menjelaskan bahwa penurunan terendah terlihat pada intensitas cahaya pada malam hari, yang mencerminkan masih tingginya aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas industri serta aktivitas lalu lintas antarkota malam hari.
"Oleh karena itu, patroli pada malam hari perlu ditingkatkan dan membubarkan masyarakat yang berkerumun. Inspeksi terhadap industri esensial yang menerapkan shif malam agar tetap mengikuti aturan 50 persen kapasitas," tuturnya.
Sementara itu, Kapolres Situbondo AKBP Ach. Imam Rifai mengemukakan selama pelaksanaan PPKM darurat di wilayahnya memang sudah terjadi penurunan mobilitas dan pihaknya mengapresiasi kesadaran masyarakat.
"Sekali lagi kami menginginkan mobilitas masyarakat lebih menurun lagi. Jadi, masyarakat yang tidak melakukan aktivitas jika tidak benar-benar penting, lebih baik di rumah saja," katanya.
Mengenai efektivitas penyekatan selama pelaksanaan PPKM darurat, kata kapolres, sejauh ini berjalan dengan baik dan sebagian besar masyarakat bisa menunjukkan syarat perjalanan, mulai sertifikat vaksinasi dan hasil tes antigen negatif dipatuhi.
"Ada sebagian kecil atau beberapa orang ketika kami tanya, kepentingannya esensial atau tidak, ada yang beralasan hanya ingin jalan-jalan, nah ini yang terdeteksi mobilitas masyarakat masih ada. Oleh karena itu tetap perlu kesadaran masyarakat," tuturnya. (*)
Menko Luhut: Ada penurunan mobilitas masyarakat hingga 20 persen selama PPKM
Minggu, 11 Juli 2021 21:05 WIB