Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan pengetatan jalur masuk bagi tenaga migran menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.
"Ini semua demi mencegah dan mengendalikan kasus COVID-19," ujar Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak usai Rapat Koordinasi Penanganan COVID-19 di Ruang VIP Bandara Juanda Surabaya di Sidoarjo, Kamis.
Kendati angka kasus COVID-19 di Jawa Timur melandai, lanjut Wagub Emil, pemprov tidak serta merta mengendurkan aturan dan kebijakan protokol kesehatan.
"Kami mendapatkan pemaparan dari kepala BNPB, walaupun para tenaga migran sudah swab PCR di tempat asal mereka, ternyata saat swab di Indonesia bisa saja positif. Bahkan, yang negatif pun bisa positif saat di karantina, saat dilakukan swab kedua karena masa inkubasi," ujarnya.
Beberapa opsi solusi, kata wagub, Pemprov Jatim telah melakukan persiapan dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan juga Kementerian Kesehatan.
"Ada dua kata kuncinya, yang pertama adalah kapasitas testing. Kami dari pemprov siap bersinergi untuk ketersediaan alat. Mungkin nanti ada kendala dengan reagen, namun akan dikomunikasikan dengan Kementerian Kesehatan," ucap Emil.
Mantan Bupati Trenggalek itu menjelaskan hal berikutnya yang dipersiapkan Pemprov Jatim adalah ketersediaan kapasitas untuk menampung para tenaga migran di rumah karantina selama lima hari.
"Itu yang kami akan sinergikan. Hasil koordinasi ini akan kami laporkan pada Ibu Gubernur dan akan mendapat tindak lanjut. Mengingat arus kepulangan dari pekerja migran akan intensif," katanya.
Menurut Emil Dardak, antisipasi menjadi hal penting mengingat Jatim bukan daerah yang menjadi jujugan para tenaga migran untuk pulang ke Tanah Air, namun menjadi salah satu gerbang masuk dari luar negeri.
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Pusat Doni Monardo mengingatkan Pemprov Jatim agar terus melakukan pengetatan pintu masuk dari luar negeri agar dilakukan pemeriksaan secara detail.
"Jadi, kami membahas agar Jatim memperkuat satgas daerah. Tentunya di sini bantuan dari TNI dan Polri sangat penting," kata Doni.
Sesuai perintah Presiden Joko Widodo, ia berharap Pemprov Jatim dapat mengoptimalkan kemampuan dalam penanganan bagi WNI yang akan tiba melalui Bandara Juanda, sehingga Jatim memiliki pola penanganan optimal.
"Kami mengimbau untuk sementara ini mereka-mereka (tenaga migran) bisa menunda kepulangannya ke Tanah Air, kecuali mereka yang sudah kehilangan pekerjaan. Sementara di dalam negeri, pemerintah memutuskan tidak ada mudik. Semua ini dari pengalaman setahun terakhir, setiap selesai libur panjang, kasus COVID-19 selalu mengalami peningkatan," tuturnya.
Doni menganjurkan Pemprov Jatim membuat Satgas Karantina Jatim agar lebih maksimal dan memudahkan dalam mengkoordinasi para tenaga migran yang tiba. (*)
