Dhaka (ANTARA) - Pemerintah Bangladesh akan kembali memberangkatkan lebih dari 1.400 pengungsi etnis Rohingya ke Bhasan Char, pulau terpencil di Teluk Bengal, kata seorang anggota Angkatan Laut setempat.
Relokasi pengungsi Rohingya ke Bhasan Char tetap dilakukan oleh pemerintah, meskipun diprotes oleh organisasi pembela hak asasi manusia. Menurut para aktivis HAM, pemindahan itu berisiko karena Pulau Bhasan Char rentan kena banjir dan badai.
Sejak awal Desember 2020, Pemerintah Bangladesh telah memindahkan kurang lebih 6.700 pengungsi Rohingya, yang berasal dari Myanmar, ke Bhasan Char. Para pengungsi itu dipindahkan dari kamp-kamp dan tenda darurat yang tersebar di daerah dekat perbatasan dua negara.
Di kamp pengungsian, jutaan warga etnis Rohingnya bertahan hidup di rumah-rumah yang tidak layak huni.
"Kami siap menerima para pendatang baru," kata Komodor Abdullah Al Mamun Chowdhury, pejabat pemerintah yang berwenang di Bhasan Char, saat dihubungi via telepon.
Lima kapal yang mengangkut para pengungsi Rohingya beserta barang bawaan mereka telah berlayar dari pelabuhan di Kota Chittagong menuju Bhasan Char, kata Chowdhury.
Bangladesh pada Jumat (29/1) memindahkan 1.776 orang Rohingya ke pulau tersebut. Bhasan Char, yang sempat tenggelam, muncul kembali di atas permukaan laut kurang lebih 20 tahun lalu. Tempat itu dapat dikunjungi setelah melewati perjalanan laut selama beberapa jam dari pelabuhan di daerah selatan Bangladesh.
Para pengungsi tidak diperkenankan keluar pulau tanpa izin pemerintah.
Pemerintah mengatakan relokasi itu bersifat sukarela. Namun beberapa kelompok yang tiba pertama kali di pulau pada Desember 2020 mengatakan mereka dipaksa pindah.
Otoritas di Bangladesh mengatakan penuhnya kapasitas pengungsi di kamp dapat menyebabkan tingkat kriminalitas yang tinggi.
Pemerintah juga membantah anggapan bahwa Bhasan Char rentan kena banjir. Otoritas setempat menerangkan pemerintah telah membangun tanggul sepanjang 12 kilometer dan setinggi dua meter. Di samping itu, pemerintah juga telah membangun rumah untuk menampung 100.000 orang, beberapa rumah sakit, dan pusat penanggulangan badai.
Bangladesh sempat menerima kritik banyak orang karena pemerintah setempat enggan berkonsultasi dengan Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR) terkait relokasi tersebut.
Komisioner Tinggi UNHCR mengatakan lembaga PBB itu tidak diperkenankan mengevaluasi keamanan dan daya dukung pulau untuk kehidupan para pengungsi.
"Kami masih berusaha membangun dialog yang membangun dengan pemerintah terkait proyek Bhasan Char, termasuk di antaranya mengusulkan ada evaluasi teknis dan pelindungan dari PBB," kata UNHCR via surat elektronik.
Sumber: Reuters (*)
