Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mendorong program digitalisasi rantai pasok logistik untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.
"Kekurangan kita adalah harus meng-upgrade logistic supply chain (rantai pasok logistik) dengan program digitalisasi," kata Erick dalam diskusi virtual bertajuk "Kesehatan Pulih, Ekonomi Bangkit" di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, digitalisasi selain berfokus ke pertumbuhan perekonomian nasional juga membuka peluang pasar baru.
"Ada dua negara tetangga Asia yang punya potensi pasar luar biasa untuk menyerap apa yang diproduksi, yakni China dan India. Program mendukung ekonomi maritim adalah sebuah keberpihakan yang enggak perlu didebatkan," ujar Erick.
Selain itu, lanjut dia, program akselerasi ekonomi dengan membuat sumber daya alam menjadi bernilai tambah (value added), contohnya di sektor energi.
"Apakah gasifikasi dilakukan convert-nya jadi DMA (dimetil eter) yang bisa menstok atau gantikan impor elpiji yang terus meningkat. Gasifikasi batubara adalah keberpihakan yang dilaksanakan, value creation untuk tambang-tambang kita harus ditingkatkan," ujarnya.
Erick menambahkan terkait lapangan kerja, ia berharap dengan adanya RUU Cipta Kerja bisa memastikan pembukaan lapangan kerja yang kini sangat tergerus karena banyak PHK akibat COVID-19.
Transformasi perpajakan serta percepatan pembangunan kawasan wisata juga perlu dilakukan dengan wisatawan lokal harus menjadi pusat pertumbuhan mengingat 90 persen wisatawan adalah lokal.
"Dengan kondisi COVID-19, sudah saatnya wisata lokal jadi fokus pengembangan dan enggak ada salahnya kita bersatu daripada buang-buang uang ke luar negeri, terus kasih duit buat luar negeri. Apa salahnya kita kasih duit buat ktia sendiri toh alam kita enggak kalah, kualitas barang kita enggak kalah dengan impor. Bali, Toba dan Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, Likupang, kita akan terus pastikan berkembang," katanya.
Presiden Joko Widodo dalam pidato RUU APBN 2021 menyebutkan pembangunan infrastruktur tahun 2021 dianggarkan sekitar Rp414 triliun yang utamanya untuk pemulihan ekonomi, penyediaan layanan dasar, serta peningkatan konektivitas.
"Pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa ketersediaan dan berfungsinya infrastruktur digital menjadi sangat penting dan strategis," kata Kepala Negara.
Dengan demikian, belanja infrastruktur diarahkan untuk penguatan infrastruktur digital dan mendorong efisiensi logistik dan konektivitas; infrastruktur padat karya yang mendukung kawasan industri dan pariwisata; serta pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan penyediaan kebutuhan dasar, seperti air, sanitasi, dan permukiman. (*)
