Masa pandemik COVID-19, Pemprov Jatim pastikan stok beras surplus

Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan stok beras di wilayah setempat surplus meski saat ini sedang pada masa pandemik COVID-19.

"Stok beras surplus, bahkan kontribusi beras untuk nasional sebesar 17 persen," ujar Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur Hadi Sulistyo di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Senin.

Ia menjelaskan, stok padi Jatim hingga Desember 2020 sebanyak 10,3 juta ton, lalu stok beras 6,7 juta ton, sedangkan untuk konsumsi hanya 4,3 juta ton sehingga masih mengalami surplus 2,4 juta ton.

Untuk produksi jagung di Jatim, kata dia, hingga Desember 2020 mencapai 8 juta ton dan dari jumlah tersebut untuk konsumsi hanya 122 ribu ton, kemudian pakan ternak 2,4 juta ton.

"Yang defisit adalah kedelai. Jumlah produksi hingga Desember hanya 144.641 ton, sedangkan konsumsi 447.912 ton. Sehingga mengalami defisit," ucapnya.

Sementara itu, pihaknya mengaku bersyukur karena pada musim hujan lalu tidak ada yang mengalami gagal panen atau puso.

Selain itu, untuk menghadapi musim kemarau, Pemprov Jatim telah menyiapkan cadangan benih daerah.

Pemprov, lanjut dia, juga menyediakan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) hasil kerja sama dengan Jasindo yang diperuntukkan kepada para petani.

"Asuransi ini Rp180 ribu per hektare, namun para petani hanya membayar Rp36 ribu karena sisanya disubsidi oleh pemerintah," kata Hadi.

Meski tidak wajib, namun pihaknya berharap petani ikut AUTP sebagai antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi puso.

"Target AUTP sebanyak 280 ribu hektare, namun yang ikut hanya sekitar 260 ribu hektare," tuturnya.

Di sisi lain, pihaknya mengaku kendala saat ini atau pada masa pandemik COVID-19 bukan terletak di produksi pangan, namun pada distribusi, baik dalam maupun luar provinsi.

Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim, Dinas Perhubungan serta aparat kepolisian agar kendaraan distribusi pangan diberi kelonggaran saat pengecekan di titik pemeriksaan demi kelancaran pangan. (*)