967 pekerja ter-PHK di Gresik diikutkan program Kartu Pra-Kerja

Gresik (ANTARA) - Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Ninik Asrukin menyebutkan sedikitnya 967 pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dari 16 perusahaan akibat pandemi COVID-19 akan diikutkan dalam program Kartu Pra-Kerja.

"Jumlah tersebut belum termasuk 263 pekerja dari tujuh perusahaan yang saat ini berstatus dirumahkan dan data itu semua akan kami laporkan kepada tim Satgas penanganan COVID-19," kata Ninik kepada wartawan.

Baca juga: 62 ribu orang di Jatim mendaftar program Kartu Pra-Kerja

Ia mengatakan, program Kartu Pra-Kerja merupakan solusi pemerintah kepada mereka yang terkena PHK akibat COVID-19.

"Sesuai arahan pemerintah, bagi karyawan yang terkena PHK maupun yang dirumahkan supaya mengikuti program Kartu Pra-Kerja yang pendaftarannya bisa dilakukan secara daring," kata Ninik.

Selain itu, sesuai peraturan, karyawan yang di PHK juga tetap mendapatkan pesangon dari perusahaan masing-masing.

"Khusus tenaga kerja yang dirumahkan merupakan pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Karena itu, ketika masa kontraknya habis otomatis ikatan pekerja dan perusahaan juga selesai tanpa ada pesangon," ujar Ninik.

Baca juga: Pemprov Jatim dampingi pekerja terdampak COVID-19 melalui Kartu Pra-Kerja

Pemprov Jatim mengupayakan seluruh pekerja dari berbagai sektor usaha yang terdampak sosial ekonomi pandemi COVID-19 mendapatkan stimulus ekonomi dari Kementerian Ketenagakerjaan, ditambah bantuan dari pemprov setempat.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memastikan Pemprov akan terus melakukan pendataan terhadap para pekerja di berbagai sektor usaha dari berbagai kabupaten/kota wilayah Jawa Timur yang terdampak sosial ekonomi pandemi COVID-19.

"Mereka masuk dalam kategori orang miskin baru. Cara mendatanya memang tidak ada cara yang sempurna, sehingga pendataan kami lakukan dengan cara gotong royong, yaitu dengan merangkul berbagai asosiasi pekerja dan instansi terkait di pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Timur," katanya.

Baca juga: Pemkab Banyuwangi libatkan desa berikan pendampingan pendaftaran Kartu Pra-Kerja

Pemprov Jatim juga telah mengalokasi anggaran sebesar Rp2,384 triliun dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 untuk percepatan penanganan pandemi COVID-19, yang akan dipergunakan untuk penanganan promotif, preventif, kuratif, tracing, serta dampak sosial ekonomi COVID-19.

Dari alokasi dana tersebut, Emil mengupayakan bantuan bagi tiap keluarga yang terdampak sosial ekonomi pandemi COVID-19 dengan jumlah nominal di atas Rp1 juta.*