Pemkot Madiun anggarkan Rp1,3 miliar untuk penanganan COVID-19

Ilustrasi - Sekretaris Daerah Kota Madiun Rusdiyanto saat memimpin rapat koordinasi tim remunerasi dan tim anggaran untuk penanganan corona yang digelar di ruang 13 Balai Kota Madiun. (ANTARA/Diskominfo Kota Madiun/Lr)

Madiun (ANTARA) - Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, menyiapkan anggaran sebesar Rp1,3 miliar untuk penanganan dan pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19 di wilayah setempat.

Sekretaris Daerah Kota Madiun Rusdiyanto, Selasa mengatakan, anggaran sebesar Rp1,3 miliar tersebut bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun yang dialihkan ke Dinas Kesehatan dan KB untuk kemudian dipergunakan dalam penanganan corona.

"Semua potensi penyakit tidak bisa kita kesampingkan. Apa yang ada lebih dulu harus kita selesaikan. Silakan didata kebutuhan perlengkapan untuk menanggulangi COVID-19 apa saja yang mendesak," ujar Sekda Rusdiyanto di Madiun.

Baca juga: Tiga dari 15 PDP di RSUD Soedono Madiun positif COVID-19

Menurut dia, anggaran penanganan dan pencegahan penyebaran virus corona sangat mendesak disediakan. Terlebih dirinya mendapat masukan dari rumah sakit dan Dinas Kesehatan tentang pengadaan alat pelidung diri (APD) dan perlengkapan medis lainnya untuk penanganan corona yang minim.

"Jika dibutuhkan penanganan cepat, sebaiknya menggunakan dana yang sudah diplot atau dari dana tidak terduga, BLUD, atau dana DBHCHT," kata dia.

Baca juga: RSUD Soedono Madiun tambah ruang isolasi pasien corona

Dana tersebut nantinya yang akan dialokasikan sebagai pengadaan alat pelindung diri (APD), masker, cairan pembersih tangan, alat pengukur suhu badan otomatis atau thermal gun, dan cairan disinfektan.

Ia menjelaskan, program-program dan kegiatan yang sudah dianggarkan di tahun 2020, hendaknya agar segera dilaksanakan. Demikian juga DBHCHT yang sudah dialokasikan pada masing-masing OPD pengelola agar dapat segera diserap.

"Jika belum digunakan, maka bisa dialihkan untuk pengadaan perlengkapan penangakan COVID-19 yang memang segera dibutuhkan atau mendesak sifatnya. OPD mana yang mendapatkan ploting DBHCHT dan bersedia untuk mengalokasikan ke pengadaan peralatan penanganan corona agar segera berkoordinasi dengan Dinkes," katanya.

Ia juga meminta OPD yang tergabung dalam Satgas Penanggulangan COVID-19 untuk segera mendata keperluan yang dibutuhankan selama dalam masa tanggap darurat. Hal itu agar penanganan dan pencegahan penyebaran corona di Kota Madiun dapat maksimal.