Madiun (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Madiun menilai kaum perempuan rawan menjadi sasaran dan korban praktik politik uang pada Pemilu 2019 yang saat ini sedang berlangsung tahapannya.
Ketua Bawaslu Kota Madiun Kokok Heru Purwoko mengatakan, selama ini ada pemikiran di kalangan ibu-ibu rumah tangga untuk menunggu pemberian dari peserta pemilu.
"Bentuknya bisa uang ataupun sembako jelang pemilu ini. Padahal, pandangan tersebut harus diubah. Karena politik uang, apapun bentuknya, jelas melanggar ketentuan," ujar Kokok dalam kegiatan Sosialisasi Peran Perempuan dalam pengawasan Pemilu 2019 di Madiun, Selasa.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Bawaslu Madiun meminta para ibu bijak dalam berpolitik, serta mengajak mereka ikut berperan mengawasi Pemilu 2019.
"Kita juga meminta organisasi perempuan di Kota Madiun untuk ikut menjadi pengawas partisipatif dalam pemilu," kata dia.
Komisioner Bawaslu Jatim Eka Rahmawati membenarkan jika politik uang menyasar kaum perempuan. Hal itu perlu diwaspadai, karena imbasnya pemilih menjadi tidak mau memilih kalau tidak ada imbalan.
"Hal itu berdampak pada tingkat partisipasi politik di kalangan perempuan yang saat ini dinilai belum optimal," kata Eka Rahmawati.
Untuk itu, dia mengajak semua pihak aktif berperan mengawasi jika ditemukan ada praktik politik uang di sekitar lingkungannya.
Bawaslu juga akan intensif melakukan patroli pengawasan guna memantau jalannya tahapan kampanye terbuka yang rawan terjadi tindak pelanggaran pemilu, di antaranya praktik politik uang.
Patroli pengawasan akan dilakukan pada saat kampanye terbuka, seperti rapat umum, lalu masa tenang, dan menjelang hari H pencoblosan. Keterlibatan pengawas partisipatif diminta lebih aktif untuk melakukan pengawasan selama masa kampanye yang masih tersisa.
Pemilihan umum serentak 17 April 2019 memilih anggota DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, DPR RI, DPD, serta presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.
