Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pihak menghilangkan ego sektoral dalam pengelolaan transportasi, karena yang harus di kedepankan adalah kepentingan nasional.
Kepala Negara menyebutkan kemacetan yang terjadi di kota-kota besar termasuk wilayah Jabodetabek telah menimbulkan kerugian yang sangat besar.
"Sehingga perlu segera diselesaikan dan tidak ada lagi yang namanya ego sektoral, ego kementerian, ego daerah, saya kira semuanya yang ada adalah kepentingan nasional," kata Presiden Jokowi ketika memimpin rapat kabinet terbatas membahas pengelolaan transportasi Jabodetabek di Kantor Presiden Jakarta, Selasa.
Presiden menyebutkan, studi Bappenas menemukan angka kerugian hingga Rp65 triliun, karena kemacetan di Jabodetabek setiap tahunnya.
"Bahkan Pak Wapres, Pak Gubernur, menyampaikan angka sampai Rp100 triliun. Itu jumlah yang sangat besar," katanya.
Presiden menyebutkan, rapat terbatas Selasa pagi ini melanjutkan pembahasan mengenai pengelolaan transportasi Jabodetabek.
Pada rapat terbatas sebelumya, Presiden Jokowi sudah menugaskan Wapres Jusuf Kalla untuk mengkoordinasikan seluruh menteri dan gubernur terkait dengan percepatan, pengintegrasian sistem, pengelolaan jaringan transportasi perkotaan antarwilayah
"Proses perintegrasian ini tidak bisa ditunda-tunda lagi karena seperti yang pernah saya sampaikan kemacetan yang terjadi di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, sudah menimbulkan kerugian yang sangat besar, bukan per tahun tapi sudah berpuluh tahun," tegasnya.
Ia mengingatkan pentingnya pengintegrasian antara sistem transportasi perkotaan dengan tata ruang.
Selain itu perlu kesinambungan, terkesambungan antarmoda baik nantinya MRT, LRT, Transjakarta, kemudian moda moda yang lainnya KRL, angkutan umum lainnya.
"Saya meyakini langkah tersebut akan mengurangi kemacetan di Jabodetabek dan kami harapkan selesainya nanti MRT, LRT serta yang lainnya, rakyat akan mendapatkan sebuah layanan transportasi massal yang nyaman aman dan yang lebih baik," katanya.
