Pemkot Probolinggo Cegah Stunting dengan IPAL Komunal

Probolinggo (Antaranews Jatim) - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Probolinggo Amin Fredy mengatakan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) secara komunal dapat menjadi salah satu cara untuk mencegah kasus stunting di Kota Probolinggo, Jawa Timur.

"Sanitasi yang tak baik menjadi salah satu faktor penyebab stunting (kondisi dimana seorang anak memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya)," katanya di Kota Probolinggo, Rabu.

Menurutnya populasi di Indonesia terus meningkat, kemudian permukiman terus berkembang dan semakin padat. Namun peningkatan populasi itu tidak diimbangi dengan penyediaan akses sanitasi layak pada permukiman tersebut dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi menyebabkan kualitas sanitasi di Indonesia semakin tertinggal dari negara lain.

"Saat ini Indonesia menempati peringkat sanitasi terburuk ke-2 di dunia setelah India. Akhir-akhir ini sedang tren kasus stunting yang terus meningkat di berbagai daerah, tidak terkecuali di Kota Probolinggo," katanya.

Ia menjelaskan salah satu penyebab stunting adalah sanitasi yang kurang baik, dimana bakteri dari air tinja mengkontaminasi air minum/makanan penduduk. Kini pemerintah pusat merancang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman atau yang sering disebut IPAL Komunal.

"Pembangunan IPAL Komunal itu menggunakan sistem sanitasi berbasis masyarakat yakni direncanakan, dilaksanakan dan diawasi sendiri oleh masyarakat. Harapannya, masyarakat memiliki kepedulian untuk merawat IPAL Komunal yang terbangun," ujarnya.

Tahun 2017, lanjut dia, pihaknya membangun enam IPAL Komunal yang melayani total 354 KK dengan rinciannya satu IPAL Komunal dari Sanimas APBN di Kelurahan Pakistaji untuk 55 KK, lima IPAL Komunal dari Sanimas DAK untuk 299 KK di Kelurahan Kademangan (54 KK), Pilang (64 KK), Kedunggaleng (61 KK), Jati (50 KK) dan Sumbertaman (70 KK).

"Saat ini air minum dan sanitasi telah ditetapkan sebagai urusan wajib pelayanan dasar bidang pekerjaan umum, sehingga diharapkan pemda mengalokasikan DAK untuk ikut mendanai pembangunan sanitasi. Tahun 2018 terlaksana 8 paket yang mencakup 533 KK yang terdiri sebanyak 5 paket memakai DAK dan 3 paket dari DAU dengan masing-masing paket senilai Rp400 juta," katanya.

Amin mengatakan upaya peningkatan akses sanitasi layak yang telah dan akan terus dilakukan Dinas PUPR karena sanitasi yang baik dapat mengurani biaya kesehatan, meningkatkan produktifitas dan kualitas hidup masyarakat. Kami juga mengharapkan peranan masyarakat untuk turut serta menjaga dan memelihara serta merawat IPAL Komunal yang sudah terbangun.

Sementara Wali Kota Probolinggo Rukmini mengatakan Pemerintah Kota Probolinggo sangat serius untuk meningkatkan kualitas sanitasi, bahkan ada Pokja Sanitasi yang terdiri dari beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang bekerja sama untuk melakukan penanganan sanitasi di Kota Probolinggo.

"Dengan IPAL Komunal maka seluruh air limbah dari rumah yang tersambung akan diolah di IPAL, baik itu air limbah WC, dapur maupun kamar mandi, sehingga diharapkan lingkungan akan bersih dan sehat, selokan menjadi bersih karena hanya dialiri air hujan," katanya.(*)