Surabaya (Antaranews Jatim) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat sepakat meningkatkan kerja sama di berbagai bidang sebagai upaya mendorong pertumbuhan perdagangan antarprovinsi.
"Kesepakatan antara kedua Pemprov juga sebagai wujud peningkatan kerja sama yang telah dijalin sejak 2012," ujar asisten administrasi umum Sekdaprov Jatim I Made Sukartha usai penandatanganan perjanjian kerja sama di Surabaya, Selasa.
Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat kerja sama yakni di bidang Perikanan dan Kelautan, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tenaga Kerja, Peternakan, Perindustrian, Perdagangan, serta Penanaman Modal.
Menurut dia, kedatangan Pemprov NTB ke Jatim merupakan bagian dari keluarga dengan prinsip bukan "apa yang saya berikan untukmu", tapi "apa yang dapat saya lakukan untukmu".
"Hubungan ini adalah persaudaraan, lalu bagaimana Jatim dapat melakukan sesuatu untuk membantu pemulihan kondisi, khususnya di bidang ekonomi usai musibah bencana alam di NTB beberapa waktu lalu," ucapnya.
Berdasarkan data BPS, kata dia, neraca perdagangan antarpulau Jatim pada 2017 mengalami surplus sebesar Rp101,15 triliun dengan rincian ekspor antarpulau sebesar Rp387,24 triliun dan impor Rp286,09 triliun.
"Capaian ini tentunya salah satu kontribusi hasil kerja sama Jawa Timur dengan NTB," kata mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut.
Usai penandatanganan perjanjian kerja sama, lanjut dia, kedua pihak akan membahas secara detil yang akan dilakukan, seperti pemetaan komoditas-komoditas yang dibutuhkan, berbagi strategi pembangunan yang berhasil di wilayah masing-masing dan lainnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi. mengatakan perjanjian diharapkan dapat menjadi salah satu upaya nyata untuk pemulihan kondisi perekonomian di wilayahnya.
"Perjanjian inilah yang kami butuhkan untuk mempercepat dan membangkitkan ekonomi di NTB. Sebab usai gempa, kami memprediksi pertumbuhan ekonomi akan mengalami perlambatan, tingkat pengangguran bertambah, dan pariwisata akan lesu," katanya.
Tak itu saja, hasil perjanjian juga diharapkan memperlancar produk-produk UMKM dan komoditas NTB agar dapat semakin diterima oleh masyarakat Jatim, termasuk kerja sama paket-paket wisata murah. (*)