Nelayan Kabupaten Malang Butuh Kesyahbandaran

Malang (Antaranews Jatim) - Ribuan nelayan Sendangbiru Kabupaten Malang membutuhkan kesyahbandaran di kawasan setempat guna mempermudah pengurusan pelayanan perizinan, baik SIUP maupun Surat Izin penangkapan Ikan (SIPI).
      
Ketua Nelayan Rukun Jaya Sendangbiru, Kabupaten Malang Umar Hasan, Kamis, mengatakan selama ini nelayan yang mengurus izin kelaikan kapal, SIUP dan SIPI harus ke Pasuruan dan Surabaya, padahal izin tersebut hanya berlaku selama tiga bulan.
       
"Selama ini  waktu kami habis di jalan, bahkan ketika izin keluar masa berlakunya sudah hampir habis. bagaimana nelayan bisa fokus ketika melaut. Paling tidak, masa berlaku izin tersebut minimal satu tahun, khususnya izin kelaikan kapal agar nelayan bisa fokus dan waktunya tidak habis di jalan untuk mengurus izin-izin tersebut," kata Umar di Malang, Jawa Timur.
       
Oleh karena itu, lanjutnya, nelayan membutuhkan keberadaan syahbandar di Sendangbiru untuk memudahkan dan mempercepat layanan terkait perizinan dan keperluan nelayan.
       
Apalagi, katanya, ketika nelayan melaut juga membutuhkan waktu cukup lama, yakni antara tujuh sampai 10 hari, bahkan ada yang sampai 15 hari. Untuk sekali melaut dibutuhkan biaya sekitar Rp15 juta hingga Rp20 juta.
       
"Kami sudah mengajukan keberadaan syahbandar tersebut ke pemerintah daerah hingga pusat. Harapan kami bisa segera terealisasi. Dan, mudah-mudahan akhir September nanti Presiden bisa hadir di acara petik laut yang kami selenggarakan agar kami bisa menyampaikan secara langsung kebutuhan nelayan di Sendangbiru," katanya.
       
Nelayan Sendangbiru bersama Pemkab Malang berencana menghadirkan Presiden Joko Widodo dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti dalam gelaran petik laut pada akhir September 2018 di Pantai Sendangbiru, Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang.
       
Lebih lanjut, Hasan mengatakan jumlah nelayan di Sendangbiru mencapai 5.600 orang dengan kapal rata-rata berkekuatan 10 hingga 20 GT, namun sebagian besar yang digunakan 12 GT. Sedangkan kapal berkekuatan 20 GT ke atas hanya sekitar 30 kapal.
       
Menyinggung aplikasi yang ditawarkan Telkomsel dan Sisfo Indonesia untuk melengkapi peralatan di kapal, Hasan mengaku masih belum bisa diketahui hasilnya karena baru dipasang. "Nanti kalau hasilnya positif, seluruh nelayan akan memasang aplikasi itu di kapal masing-masing," ujarnya.
       
Namun demikian, kata Umar, kalau melihat spesifikasi dan kemanfaatannya, sangat membantu nelayan ketika melaut, baik untuk komunikasi dengan petugas maupun keluarga di darat. "Selama ini nelayan hanya menggunakan radar dalam menjelajah laut untuk mencari ikan, tetapi dengan apliaksi yang ditawarkan Telkomsel dan Sisfo Indonesia, nelayan bisa langsung mengetahui titik-titik yang banyak ikannya," kata Umar.
       
Sebelumnya Telkomsel yang menggandeng Sisfo Indonesia memberikan layanan aplikasi yang memudahkan nelayan untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di darat. Layanan tersebut adalah Vessel Monitoring Solution (VMS).
       
Saat ini sudah 300 kapal di Indonesia yang menggunakan teknologi VMS tersebut. Sementara target yang ingin dicapai Sisfo Indonesia sebagai penyedia layanan selama lima tahun ke depan mencapai 50 ribu kapal.
       
Dengan menggunakan teknologi VMS tersebut, nelayan bisa menghemat bahan bakar serta mampu memangkas biaya konektivitas hingga 20 persen.(*)