Legislator Usulkan Penambahan Daya Listrik Program Bedah Rumah Surabaya

Surabaya (Antaranews Jatim) - Legislator mengusulkan agar ada penambahan daya listrik untuk penyelesaian Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau bedah rumah yang merupakan program terpadu Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di Kota Surabaya, Jatim.
     
"Kami mengusulkan ada penambahan daya listrik bagi rumah warga yang  terkena program RSDK. Misalnya yang selama ini daya listriknya hanya 450 volt ampere (VA) dinaikkan menjadi 900 VA," kata Wakil Ketua Komisi D Bidang Kesra DPRD Kota Surabaya Junaedi di Surabaya, Kamis.
     
Menurut dia, pihaknya mendorong Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Dinas Sosial agar penerima manfaat RSDK bisa ditingkatkan, tidak hanya sebatas pembangunan fisik saja, melainkan menaikkan daya listrik.
     
Untuk itu, politisi Partai Demokrat ini mengharapkan agar usulan penambahan daya listrik untuk penyelesaian RTLH tersebut bisa ditampung dalam APBD Surabaya 2019. 
     
"Kami berharap warga bisa merasakan manfaat lebih dari program RSDK," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Surabaya ini.
     
Selain itu, lanjut dia, pihaknya meminta pemerintah memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait pelaksanaan RSDK di tahun ini menyusul adanya perbedaan untuk anggaran tiap unit rumah di antara ada yang dapat Rp5 juta, Rp15 juta, Rp25 juta  hingga Rp30 juta.
     
"Soalnya kami dapat keluhan dari masyarakat soal adanya perbedaan ini karena dianggap tidak sama. Kalau memang ada klaster ya dijelaskan kepada masyarakat," katanya.
     
Menurut data dari Dinas Sosial Kota Surabaya menyebutkan pada 2016 telah menyelesaikan sebanyak 1.184 unit RTLH, pada 2017 sebanyak 1.444 unit RTLH ditambah dengan perbaikan 187 unit jamban. Sedangkan pada 2018, Dinas Sosial menargetkan penyelesaian RTLH sebanyak 1.038 unit rumah ditambah dengan 1.000 unit jamban.
     
Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat dan RSDK Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Agus Rosid sebelumnya mengatakan pelaksanaan RSDK di tahun ini, untuk anggaran tiap unit rumah akan dibedakan berdasarkan dengan klasternya, dengan anggaran tiap unit rumah antara Rp5juta, Rp15 juta, Rp25 juta, sampai dengan Rp30 juta.
     
"Nantinya kita intervensi berdasarkan klaster nya, jadi masing-masing rumah kita lihat dulu berdasarkan tingkat kerusakan," katanya.
     
Dari masing-masing anggaran tersebut, lanjut Rosdi, untuk lama waktu pengerjaannya akan disesuaikan dengan besarnya jumlah anggaran yang sebelumnya telah ditentukan. 
     
Rinciannya yakni, untuk anggaran sebesar Rp5 juta pengerjaan akan dilaksanakan selama enam hari, Rp15 juta akan dikerjakan selama 12 hari, dan untuk anggaran sebesar Rp25 juta akan dikerjakan selama 16 hari. Sedangkan untuk anggaran sebesar Rp30 juta nanti akan dilaksanakan dalam kurun waktu 19 hari. (*)