KPK Panggil Tujuh Saksi Kasus Bupati Mojokerto

Jakarta (Antara) - Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil tujuh saksi dalam penyidikan pidana korupsi suap pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang dan Izin Mendirikan Bangunan atas pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto pada 2015 dengan tersangka bupati setempat, Mustofa Kamal Pasa.

"Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa tujuh saksi untuk tersangka Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa dalam kasus suap pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi dari Jakarta, Senin.

Tujuh saksi itu, antara lain ajudan Bupati Mojokerto, Luthfi Arief Muttaqin, Direktur Utama PT Enfis Nusantara Karya (ENK) Nisham Fikriyoso, Direktur Keuangan PT ENK Ramdhani Kusumah Akbar, karyawan atau bagian teknis lapangan PT ENK Duvadilan Ridwan Sembhodo, serta tiga orang dari unsur swasta, masing-masing Iwan Kurniawan, Joko Winoto, dan Lucky Ruchian.

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan Mustofa Kamal Pasa bersama dua orang lainnya, yakni permit and regulatory Division Head PT Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Group) Ockyanto dan Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) Onggo Wijaya sebagai tersangka.

Mustofa yang merupakan Bupati Mojokerto periode 2010-2015 dan 2016-2021 itu, diduga menerima hadiah atau janji dari Ockyanto dan Onggo Wijaya terkait dengan pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto pada 2015.

Dugaan suap yang diterima oleh Mustofa terkait dengan perizinan menara telekomunikasi tersebut sekitar Rp2,7 miliar.

Mustofa disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ockyanto dan Onggo Wijaya disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP. (*)