Rakornas Pembinaan Penyelenggaraan Desa Dihadiri Jokowi

Jakarta, (Antara) - Presiden Joko Widodo menghadiri peresmian Rakornas Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pusat dan Daerah Tahun 2018 dengan meminta pemerintahan kabupaten dan desa menjaga persatuan NKRI ditengah keragaman suku budaya dan perbedaan pilihan demokrasi.

"Jangan sampai hanya gara-gara pilihan bupati, gara-gara pilihan wali kota, gara-gara pilihan gubernur, gara-gara pilihan presiden kita ini menjadi retak, tidak boleh," kata Presiden di Hall D-2 JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin.

Menurut Presiden, Indonesia memiliki 714 suku dan 1.100 bahasa daerah yang berbeda.

Presiden meminta kepada pemerintahan kabupaten/desa untuk memberikan pemahaman demokrasi yang dewasa dan etika berdemokrasi pada saat ada pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum.

"Harus diingat, yang harus diingat kita ini adalah saudara sebangsa dan setanah air. Itu tolong diingat, ingatkan terus kepada rakyat jangan sampai karena perbedaan pilihan bupati antara tetangga tidak saling menyapa, jangan sampai karena perbedaan pemilihan gubernur dengan teman tidak saling menyapa," jelas Jokowi.

Kepala Negara juga meminta masyarakat tidak memprovokasi dan tidak membuat panas situasi ditengah pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum.

Pada saat kedatangan, Presiden yang masuk ke ruangan lalu menyalami sejumlah pejabat pemerintahan desa hingga hampir ke barisan kursi peserta belakang.

Dalam sambutannya, Presiden juga mengajak seluruh peserta yang hadir dalam rapat mendoakan para korban serangan bom di tiga gereja di Surabaya, Jawa Timur.

Sejumlah pejabat yang mendampingi Presiden dalam acara itu adalah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Peserta Rakornas terdiri atas pejabat Kementerian Dalam Negeri dan pejabat daerah seperti Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta sejumlah Kepala Desa.

Tema yang diangkat dalam pertemuan itu adalah "Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan Penguatan Padat Karya Tunai dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan".

Rakornas diselenggarakan pada 13-14 Mei 2018 dan merupakan hasil kerja sama antara Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama BPJS Ketenagakerjaan.(*)