Surabaya (Antaranews Jatim) - Kejaksaan Negeri Kota Surabaya siap mengawasi proses lelang cepat pengadaan 5.255 unit komputer yang akan disebar ke sekolah-sekolah tingkat SD dan SMP guna pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) 2018.
Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya I Ketut Kasna Dedi, di Surabaya, Jumat, mengatakan pihaknya selalu mendampingi proses lelang pengadaan komputer untuk UNBK dan USBN 2018.
"Hingga saat ini belum ada pelanggaran yang ditemukan selama proses itu. Semua sesuai prosedur," katanya.
Menurut dia, saat ini, pihaknya lebih mengutamakan pencegahan, sehingga banyak memberikan saran kepada Pemkot Surabaya untuk didiskusikan dengan tenaga ahli.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Ikhsan mengatakan pengadaan ini untuk melengkapi kebutuhan komputer Pemkot Surabaya yang sudah tersebar di beberapa sekolah.
"Pengadaan ini bukan semata-mata untuk persiapan UNBK, karena kegiatan sehari-hari kita sudah menggunakan komputer, ulangan harian menggunakan komputer, ujian akhir juga menggunakan komputer," kata Ikhsan.
Menurut Ikhsan, lelang itu diupayakan lebih cepat karena ia berharap pada saat ujian USBN yang akan dimulai pada 2 April 2018, sudah 100 persen memiliki komputer.
Selain itu, lanjut dia, pada 2018 ini, mata pelajaran yang diujikan di USBN semua mata pelajaran, berbeda dengan tahun lalu yang hanya mengujikan tiga mata pelajaran.
"Makanya kami meminta ULP (unit layanan pengadaan) untuk segera melakukan pengadaan komputer itu," ujarnya.
Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset Pemkot Surabaya Noer Oemarijati membenarkan jika proses pengadaan komputer ini dari awal diawasi dan diberi arahan oleh Kejari Surabaya, Kejari Tanjung Perak dan Polrestabes Surabaya.
Hal ini, lanjut dia, dikarenakan agar semua proses lelang komputer tidak ada kesalahan sedikitpun. "Mereka juga mendampingi ketika kami melakukan simulasi apabila tidak bisa menggunakan e-Katalog dan apabila lelang bagaimana?. Lelang ini ada dua, ada lelang umum dan lelang cepat," katanya.
Menurut dia, dalam simulasi itu, pihak Kejari mempertimbangkan apabila menggunakan lelang umum, maka baru awal Maret bisa dilakukan kontrak. Padahal, kata dia, komputer itu sudah harus siap pada 2 April, sehingga mereka merasa tidak memungkinkan untuk dilakukan lelang umum dan sementara diputuskan lelang cepat. (*)
