Surabaya (Antaranews Jatim) - Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat kubu Oesman Sapta Odang (OSO) memastikan pengurus di tingkat provinsi maupun cabang se-Jawa Timur tetap solid.
"Munculnya DPD Hanura Jatim yang hari ini mengumumkan kepengurusan tanpa ada dasar atau hanya klaim. Kami pastikan tetap solid pengurus Hanura se-Jatim," ujar Ketua DPD Hanura Jawa Timur kubu OSO, Kelana Aprilianto, kepada wartawan di Surabaya, Ahad.
Ia juga menanggapi santai terbitnya surat keputusan pergantian dirinya oleh HM Soedjatmiko versi Hanura hasil Munaslub II, sebab sampai saat ini tak ada prosedur yang dilakukan untuk menggantikan posisinya.
"Seandainya diganti bukan sebuah masalah bagi saya, asalkan prosedural dan sesuai aturan berlaku, semisal dengan Musdalub, bukan dengan asal tunjuk dan tanpa ada dasar," ucapnya.
Terhadap persoalan ini, pihaknya sedang mengumpulkan bukti dan segera mengambil langkah hukum untuk meloporkan kubu Ki Soedjatmiko ke Polda Jatim karena dianggapnya telah mencemarkan nama baik pribadi maupun institusi.
Menurut dia, kasus ini sangat merugikan kerja politik Partai Hanura yang tengah solid-solidnya dalam memenangkan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2018.
Selain itu, pihaknya juga akan menggelar Rapimda II DPD Partai Hanura Jatim dengan agenda kebulatan tekad memenangkan Khofifah-Emil, mendukung OSO sebagai ketua umum DPP, mendukung Joko Widodo di Pemilihan Presiden 2019, persiapan Pemilihan Umum Legislatif 2019 dan persiapan deklarasi Laskar Muda Hanura se-Indonesia.
"Deklarasi Laskar Muda Hanura direncanakan digelar di Gelora 10 November Tambaksari Surabaya pada Maret 2018, termasuk mengundang Presiden RI Joko Widodo," kata politikus asal Pasuruan tersebut.
Untuk Pemilihan Umum Legislatif 2019, ia menargetkan masuk lima besar partai politik di Jatim dan memiliki paling sedikit 12 kursi di DPRD Jatim dan delapan kursi di DPR RI.
Sementara itu, Ketua DPC Partai Hanura Kota Surabaya Edi Rachmat mengaku seluruh DPC Hanura se-Jatim tetap solid di bawah kepemimpinan OSO karena sudah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.
"Justru munculnya DPD Hanura Jatim kepemipinan Ki Soedjatmiko itu patut dipertanyakan legalitasnya, sebab yang diakui Kemenkum dan HAM adalah pimpinan OSO," kata Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya tersebut. (*)
