Surabaya (Antara Jatim) - Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana membantah jika serapan anggaran Pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2017 rendah melainkan sebaliknya mengalami kenaikan.
"Serapan anggaran untuk proyek fisik dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan," kata Whisnu kepada wartawan usai menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD Surabaya, Kamis.
Menurut dia, Pemkot Surabaya berupaya menuntaskan sejumlah proyek pembangunan yang dikerjakan pada tahun 2017. Ia mengatakan setiap akhir tahun, pihaknya mengevaluasi semua proyek yang belum selesai, tertunda atau bahkan tuntas seratus persen. "Bukannya terlambat pengerjaannya"," katanya.
Whisnu mengatakan jika sesuai data hingga Oktober serapan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Pematusan, serta Dinas Perumahan Rakyat and Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya sekitar 41 persen.
Namun, lanjut dia, hal itu disebabkan karena pelaksana proyek seringkali menarik uangnya pada akhir tahun. "Biasanya tagihan menumpuk dibulan November dan Desember ini. Makanya kami lihat akhir tahun," katanya.
Whisnu mengatakan pemerintah kota intens memantau pekerjaan yang dikerjakan para pelaksana. Ia optimistis serapan anggaran tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya.
Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya sebelumnya menilai lima Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemkot Surabaya memiliki serapan anggaran rendah atau tidak sampai 70 persen mengingat tahun anggaran APBD 2017 tinggal satu setengah bulan sebelum tutup buku.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Buchori Imron mengatakan waktu penyerapan belanja di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak sampai dua bulan.
"Kinerja pemkot diukur dari seberapa besar anggaran itu terserap. Hingga akhir tahun namun serapannya masih rendah lalu bagiamana pelaksanaan program kegiatan yang sudah direncanakan di awal tahun," katanya.
Adapun kelima SKPD itu antara lain Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya. Dishub dinilai SKPD yang serapannya paling rendah ketimbang SKPD lain karena dari alokasi anggaran sebesar Rp108 miliar baru terserap 40,68 persen.
Ada juga Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya yakni dari alokasi anggaran Rp1,3 trilliun, namun baru terserap 41,4 persen. Begitu juga Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP-CKTR) dari anggaran total Rp903,5 miliar, namun baru terserap 41,6 persen.
Selain itu Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau dari total anggaran Rp 400 miliar, hanya terserap 63 persen. Terakhir Dinas Lingkungan Hidup dari anggaran Rp12,8 miliar, yang sudah terserap 66,7 persen. (*)
