Jember (Antara Jatim) - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Jember, Jawa Timur, menolak pemberian dana bantuan partai politik yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten setempat.
"Kami menyadari dengan kondisi yang dialami oleh rakyat, contohnya yang dialami oleh guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) di Jember yang memperjuangkan haknya untuk mendapatkan kesejahteraan yang layak," kata Ketua DPC Partai Gerindra Jember Satib di Jember, Jumat.
Ia mengaku prihatin dengan kondisi GTT dan PTT tersebut yang tidak mendapatkan upah layak karena belum mendapatkan surat keputusan (SK) penugasan dari Bupati Jember, sehingga phaknya menginisiasi untuk membantu perjuangan yang dilakukan oleh ribuan guru dan pegawai honorer tersebut.
"Jika memang pemerintah kabupaten itu mengalokasikan dana untuk bantuan partai politik itu, Partai Gerindra tidak akan menerimanya, tetapi kami sampaikan agar digunakan untuk membantu para GTT dan PTT, sehingga minimal sedikit membantu kesejahteraan guru honorer," tuturnya.
Setiap tahun partai politik di Kabupaten Jember mendapatkan anggaran dana bantuan partai politik dari pemerintah setempat yang digunakan untuk berbagai kegiatan politik partai yang bersangkutan.
"Anggaran dana bantuan parpol itu digunakan untuk kegiatan pendidikan politik, ATK, dan kaderisasi partai. Informasinya per suara mendapatkan sekitar Rp700 ribu per tahun, sehingga total untuk Partai Gerindra mendapat Rp 134 juta," katanya.
Satib menegaskan Partai Gerindra masih bisa memenuhi sendiri anggaran partainya, sehingga dana bantuan parpol itu disarankan untuk kepentingan rakyat yang lebih penting seperti pemenuhan kesejahteraan tenaga honorer guru tersebut.
Sementara itu, Pemkab Jember menyerahkan bantuan dana partai politik kepada sejumlah parpol yakni Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional, Partai Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di pendapa Wahyawibawagraha Kabupaten Jember pada Kamis (26/10) sore.
Bupati Jember Faida mengatakan enam parpol tersebut sudah menyelesaikan persyaratan administrasi, sedangkan empat partai lainnya masih dalam proses yakni PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
"Kami berharap ada peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader partai karena sejatinya sumber daya manusia partai yang akan mendongkrak suara partai itu akan memajukan bangsa dari sisi politik," tuturnya.
Ia menjelaskan dana bantuan parpol tersebut berasal dari uang rakyat, sehingga diharapkan tidak terjadi masalah hukum pada kemudian hari karena penggunaan dana tersebut telah ditentukan, yakni 60 persen untuk pendidikan politik dan 40 persen digunakan sebagai operasional partai.(*)
