Bojonegoro (Antara Jatim) - Tim Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Selasa, melakukan penilaian lapangan usaha BUMDes Desa Sukorejo, Kecamatan Kota, yang masuk nominasi bersama lima BUMDes lainnya dalam lomba BUMDes Tingkat Jawa Timur.
"Harapan kami ada satu BUMDes yang bisa diikutkan dalam lomba BUMDes tingkat Nasional," kata Ketua Tim Penilai Pemprov Jawa Timur, Nurul, di Bojonegoro, Selasa.
Sebelum ini, kata anggota penilai lainnya Petir Pudjantoro, ada 21 BUMDes di 21 kabupaten yang lolos penilaian administrasi. Dalam penilaian tim yang terdiri dari berbagai lembaga termasuk perguruan tinggi itu memilih 10 BUMDes yang lolos karena aktif dalam menjalankan usahanya.
"Setelah presentasi terpilih enam BUMDes yang masuk nominasi untuk dilakukan penilaian lapangan, termasuk BUMDes Desa Sukorejo," kata dia menjelaskan.
BUMDes lainnya yang lolos penilaian tingkat Jawa Timur yaitu BUMDes Gresik, Banyuwangi, Ponorogo, Blitar, dan Mojokerto,
"Saat ini penilaian lapangan enam BUMDes," ucapnya.
Penilaian, menurut Petir, ada tujuh bidang antara lain, kinerja BUMDes, pengembangan pengelolaan aktivitas usaha di desa, pendirian kelembagaan, juga inovasi yang dilakukan BUMDes dalam mengembangkan ekonomi masyarakat.
Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Kota, Bojonegoro Budi Suprayitno, menjelaskan BUMDes di desanya mengelola gedung serbaguna yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan masyarakat, mulai seminar, olahraga, hajatan pengantin, juga yang lainnya.
Selain itu, lanjut dia, BUMDes juga mengelola pasar desa, kawasan wisata hutan kota di Tempat Penimbunan Kayu (TPK) dan menjadi penyalur tenaga kerja ke berbagai perusahaan di desa setempat. Saat ini ada sekitar 60 tenaga kerja yang semuanya warga Desa Sukorejo, bekerja di sejumlah perusahaan.
"BUMDes Sukorejo sudah berdiri sejak 2008. Tapi mulai aktif dalam tiga tahun terakhir dengan modal Rp200 juta dari APBDes. Sekarang sudah bisa memberikan pemasukan kas desa Rp10 juta pada 2016," kata dia menjelaskan.
Ia optimistis BUMDes dengan Direkturnya M. Chuzaini akan semakin berkembang setelah bisa mengelola pasar desa secara utuh termasuk mengembangkan objek wisata hutan di TPK.
Lokasi pasar desa yang selama ini tidak banyak dimanfaatkan pedagang, lanjut dia, tahap proses penyerahan dari pemerintah kabupaten (pemkab) ke desa.
Pada kesempatan itu, tim penilai dari pemprov melihat secara langsung gedung serbaguna, lapangan sepak bola, pasar desa dan objek wisata hutan kota. (*)
