Banyuwangi (Antara Jatim) - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, akan mengelola Pulau Tabuhan dengan konsep yang memadukan aspek ekonomi atau komersial dan sosial.
Bupati Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi, Kamis mengatakan Pulau Tabuhan yang dikelilingi hamparan pasir putih dan tidak berpenghuni itu mempunyai potensi yang luar biasa untuk dikembangkan.
"Kami tawarkan pengelolaannya kepada investor dengan kualifikasi tertentu. Di antaranya, punya pengalaman di dunia wisata, network bagus, dan berkomitmen memberdayakan masyarakat. Poin pemberdayaan kami garis bawahi, karena kami ingin investor dengan visi kewirausahaan sosial, antara oritentasi bisnis dan pemberdayaan masyarakat itu seimbang," katanya.
Anas menambahkan, hanya sebagian pulau yang ditawarkan pengelolaannya ke swasta, yaitu 3-4 hektare. Adapun lainnya tetap bisa dimanfaatkan secara nonkomersial alias tidak berbayar. Nantinya di pulau itu akan dikembangkan menjadi resor-resor, mirip di Maladewa.
"Segmentasinya adalah wisatawan asing. Mengapa dikelola oleh pihak ketiga? Karena pasti lebih profesional. Kunci sukses bisnis wisata adalah jaringan. Dengan pengelola yang punya rekam jejak panjang di industri pariwisata, tentu pengelolaannya akan lebih bagus. Pemda tidak mungkin mengelola ini karena keterbatasan banyak hal, mulai dari SDM, dana, sampai budaya kerja," ujarnya.
Anas mencontohkan pengelolaan Hotel Blambangan di pusat Kota Banyuwangi. Hotel tersebut dulunya adalah aset Pemkab Banyuwangi yang kurang terurus. Setelah diperbaiki dan dikelola pihak ketiga yang telah berpengalaman, kini mampu menjadi ikon, penyumbang PAD, dan penyerap tenaga kerja dari lulusan SMK jurusan perhotelan yang ada di kabupaten itu.
Nantinya, ujar Anas, investor harus membayar hak pengelolaan Pulau Tabuhan dalam jangka waktu tertentu, misalnya lima tahun. Harga sewa dihitung berdasarkan penilaian atau sesuai regulasi.
"Appraisal-nya melibatkan tim aset daerah, penghitungannya sesuai aturan, dan pasti kita konsultasikan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," ujar Anas.
Investor, menurut Anas, juga diwajibkan untuk memberdayakan masyarakat Banyuwangi. Sebelum dinyatakan berhak mengelola pulau indah itu, mereka diwajibkan mencari tenaga kerja lokal.
"Silakan kami punya SMK dan Politeknik jurusan pariwisata dan perhotelan. Pilih yang terbaik dari sisi bahasa, manajemen, dan ilmu teknisnya. Selain itu, nanti bisa menyerap produk UMKM, seperti furnitur, sabun, alat masak, tusuk gigi, dan sebagainya," kata Anas.
Dengan demikian, kata dia, terdapat banyak manfaat, mulai pemberdayaan, penyerapan tenaga kerja, menambah PAD untuk pembangunan daerah, hingga meningkatkan kunjungan turis yang pasti ikut menggerakkan ekonomi lokal.
"Sudah ada beberapa investor tertarik, di antaranya dari Singapura. Ada juga dari lokal. Kami ingin membuka seluas mungkin, seperti ke perusahaan macam Ancol, BUMN Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Grup Alila atau siapapun. Nanti ada semacam beauty contest, siapa yang paling tepat akan kita pilih," ujarnya.
Pulau Tabuhan adalah pulau kecil tidak berpenghuni di wilayah utara Banyuwangi. Untuk menyeberang, dibutuhkan waktu 20 menit menggunakan kapal wisata yang disediakan warga. Wisatawan bisa menikmati pemandangan menawan berupa gradasi warna laut mulai hijau, biru muda, sampai biru tua. Biota laut pulau itu juga menawan.
"Pemandangan indah itu bisa dinikmati hanya dengan kedalaman 50 sentimeter, sangat memanjakan wisatawan yang gemar snorkeling dan diving. Pulau ini juga jadi favorit penggemar olahraga air, seperti selancar layang dan selancar angin," kata Anas.(*)
Banyuwangi Kelola Pulau Tabuhan Berkonsep Komersial Sosial
Kamis, 23 Februari 2017 8:59 WIB
Dengan pengelola yang punya rekam jejak panjang di industri pariwisata, tentu pengelolaannya akan lebih bagus. Pemda tidak mungkin mengelola ini karena keterbatasan banyak hal, mulai dari SDM, dana, sampai budaya kerja.