Surabaya (Antara Jatim) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya menstabilkan harga cabai terkait kenaikan harga di pasaran lewat jalinan kerja sama dengan beberapa pihak.
"Kami bekerja sama dengan Bulog dan PT PPI melaksanakan stabilisasi harga di beberapa pasar di Jatim," ujar Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur M. Ardi Prasetyawan kepada wartawan di Surabaya, Selasa.
Pihaknya mengaku mendapat cabai dari luar provinsi seperti dari Gorontalo dengan harga setiap kilogramnya mencapai Rp67 ribu, sehingga bisa dijual di pasaran dengan harga Rp75 ribu yang berarti jauh dari harga pasaran saat ini yakni mendekati Rp100 ribu, bahkan lebih.
Pihaknya mengaku terus mencari cabai dari berbagai daerah di Jatim maupun luar provinsi, namun yang ada stok cabai hanya dari Gorontalo, sedangkan dari provinsi lain seperti di NTB dan Sulawesi Selatan tidak ada stok.
"Di Jatim memang ada stok, tapi sangat menipis sehingga tak mungkin kami membelinya, semisal di Pare, Kediri. Harganya juga mahal sekitar Rp75-80 ribu per kilogram," ucapnya.
Disperindag, kata dia, tak akan berhenti mencari dan berusaha mendapatkan cabai karena juga perintah Gubernur Jatim Soekarwo untuk melakukan stabilisasi harga.
Di Jatim, lanjut dia, terdapat 12 sentra produksi cabai andalan, antara lain Bojonegoro, Lamongan, Tuban, Kediri, Mojokerto, Malang, Probolinggo, Jember, Bondowoso, Banyuwangi dan Madura.
"Namun sentra-sentara produksi cabai di daerah tersebut saat ini produksinya merosot tajam, tidak sesuai dengan perkiraan. Menurunnya sekitar 60-70 persen.
Mantan Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jatim itu mengaku kondisi ini tidak hanya terjadi di Jatim, tapi seluruh Indonesia sehingga tak salah jika saat ini langka dan akhirnya menyebabkan harga sangat tinggi.
"Nanti saat musim panen tiba, harga akan kembali normal," katanya.
Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Jatim Aida Fitriati Wahab mengaku prihatin dengan meroketnya harga cabai, namun tetap dengan tegas menolak solusi impor cabai untuk menekan harga cabai lokal.
Wakil Sekretaris Fraksi PKB DPRD Jatim ini mengakui kebijakan melakukan impor ada di tangan Pemerintah Pusat, namun ia tetap berkomitmen membela petani.
"Masih banyak solusi lain yang harus diperjuangkan. Kalau tetap ada impor cabai, maka kami tetap menolak. Pemerintah memang harus melakukan intervensi pasar, salah satunya dengan operasi pasar," katanya. (*)