Kediri (Antara Jatim) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kediri, Jawa Timur, sebagai jembatan antara lembaga jasa keuangan formal dengan pelaku UMKM.
"TPAKD ini agar akses masyarakat bisa terlayani pada jasa keuangan formal. Banyak masyarakat yang menengah ke bawah dan UMKM belum terlayani oleh jasa keuangan formal ini," kata Deputi Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Anggar Budhi Nuraini di Kediri, Kamis.
Anggar yang ditemui saat pelantikan TPAKD di Balai Kota Kediri ini mengatakan adanya tim ini juga atas arahan dari presiden. Semua daerah diharapkan ada tim ini, sehingga ke depan bisa menjadi jembatan antara masyarakat ataupun pelaku UMKM dengan pihak perbankan.
Pihaknya mengungkapkan, adanya lembaga ini sangat membantu. Ia mencontohkan, dinas koperasi dan UMKM di daerah mengetahui terdapat UMKM yang potensial untuk dibiayai, tapi ternyata mereka tidak mempunyai akses.
"Jadi, mereka punya potensi dikembangkan tapi tidak mengetahui harus kemana. Dengan koordinasi itu, bisa dipertemukan untuk membiayai UMKM tersebut, sehingga bisa berkembang," katanya.
Untuk plafon anggaran, Anggar mengatakan batasan ditentukan masing-masing bank, sebab mereka yang lebih mengetahui spesifikasi maupun kemampuan dari nasabahnya.
Sementara itu, Kepala OJK Kediri Slamet Wibowo menambahkan, TPAKD di Kediri ini adalah yang ke-43 di Indonesia. Lembaga ini melibatkan sejumlah elemen, dari unsur OJK, polisi, Bank Indonesia, kejaksaan negeri, kementerian agama, maupun SKPD yang ditunjuk.
Di Kediri, TPAKD dibentuk Wali Kota Kediri melalui SK yang diterbitkan pada 26 September 2016 dan telah menyusun sejumlah kegiatan, misalnya pemberdayaan komunitas Muslimat Nahdlatul Ulama dengan meningkatkan keterampilan serta akses keuangan komunitas pada LJK (lembaga jasa keuangan), implementasi produk simpanan pelajar OJK di Perusahaan Daerah (PD) Bank Pasar, implementasi asuransi usaha tani padi dengan pemanfaatan subsidi pemerintah pada petani, serta edukasi pada TNI.
"Kegiatan ini diharapkan bisa menjadi awal untuk program kerja selanjutnya, sehingga literasi keuangan masyarakat, khususnya di Kediri dapat ditingkatkan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kediri," papar Slamet.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Kediri Lilik Muhibbah mengatakan adanya TPAKD ini tentunya sangat bermanfaat. Terlebih lagi, saat ini masih terbatas jangkuan serta layanan keuangan sebab terkendala dengan prosedur administrasi yang menghambat untuk mendapatkan akses keuangan yang merata tersebut.
"Jadi, karena peran inklusi keuangan yang belum setimpal pada proses pembangunan, dibutuhkan koordinasi dan sinergi yang baik serta mencari solusi dan terobosan untuk akses keuangan. Diharapkan kehadiran TPAKD bisa menjawab itu," paparnya.
Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi jasa keuangan, kredit asuransi serta fasilitas pembiayaan saat ini sangat siginifikan. Kondisi ini bisa dimanfaatkan seluruh elemen itu untuk mencari terobosan dengan membuka akses keuangan, memanfaatkan sumber dana yang ada untuk mendukung perekonomian daerah.
Kegiatan pengukuhan TPAKD ini diikuti seluruh elemen terkait. Selain pengukuhan TPAKD, dalam acara ini sekalian dilakukan pengukuhan tim kerja Satgas Waspada Investasi Kota Kediri. (*)
