Tulungagung (Antara Jatim) - Bupati Tulungagung Syahri Mulyo mengimbau warganya agar tidak ikut-ikutan berangkat ke DKI Jakarta guna unjuk rasa 2 Desember yang dipelopori salah satu ormas tertentu.
Seruan itu secara terbuka disampaikan Syahri saat memberi sambutan dan pernyataan sikap selaku kepala daerah, saat digelarnya Deklarasi Nusantara Bersatu di bundaran Tugu Kartini, utara taman alun-alun Kota Tulungagung, Rabu.
"Kami imbau warga Tulungagung untuk tidak ikut demo di Jakarta. Terkait dugaan penistaan agama oleh Ahok, proses hukum sedang berjalan. Jadi mari kita serahkan penanganannya pada aparat penegak hukum," kata Syahri disambut yel-yel dukungan dari ribuan massa peserta deklarasi Nusantara Bersatu.
Kendati tidak menggunakan istilah larangan secara langsung, Syahri yang didampingi Wakil Bupati Maryoto Bhirowo, Dandim 0807 Letkol Arm Brantas Suharyo dan Kapolres AKBP FX Bhirawa Braja Paksa meyakini warga Tulungagung tidak akan terprovokasi gerakan unjuk rasa 2 Desember di Jakarta.
Menurutnya, warga Tulungagung akan mengedepankan jargon hidup "guyub rukun, ayem tentrem mulyo lan tinoto" (hidup rukun damai, tenang tenteram mulia dan tertata) yang tumbuh dari nilai kearifan lokal daerah setempat.
"Jargon ayem tentrem mulyo lan tinoto itu dicetuskan oleh forum kerukunan umat beragama, bukan oleh Syahri Mulyo atau Maryoto Bhirowo (wabup). Jadi mari semangat ini sama-sama kita tegakkan di Tulungagung," ujarnya.
Ia berharap, warga Tulungagung tidak terbawa-waba dalam eforia kejadian ataupun kegiatan di luar daerah termasuk Jakarta.
"Sekali lagi mari kita jaga Tulungagung, beraktivitas seperti biasa dan saya imbau agar masyarakat Tulungagung tidak ikut-ikutan demo di Jakarta. Daerah lain sudah ada yang mengurus, isu penistaan agama sudah ditangani aparat hukum, mari kita urus urusan kita sendiri," imbaunya.
Senada, Komandan Kodim 0807 Letkol Arm Brantas Suharyo mengkonfirmasi tidak ada massa dari Tulungagung yang dilaporkan bakal berangkat ke Jakarta mengikuti demo lanjutan 2 Desember yang digerakkan ormas keagamaan tertentu.
"Tadi bupati sudah menyampaikan imbauan untuk tidak berangkat, jika masih ada (berangkat), ini kan bisa menjadi dasar hukum bagi pak kapolres untuk tidak (mengizinkan) pemberangkatan itu semua," katanya.(*)
