Festival Keterbukaan Pemerintahan Bojonegoro Dihadiri Tiga Menteri

Bojonegoro (Antara Jatim) - Festival Keterbukaan Pemerintahan Daerah atau "Open Gevernment Partnership" (OGP) di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, pada 19-20 Oktober, akan dihadiri tiga menteri yang akan ikut menjadi narasumber dalam kegiatan itu.
    
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Bojonegoro Kusnandaka Tjatur di Bojonegoro, Kamis menyebutkan tiga menteri yang akan hadir yaitu Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur.
    
Lainnya  adalah Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.
    
"Tiga menteri yang hadir akan menjadi narasumber dalam kegiatan Festival keterbukaan pemerintahan daerah," ucapnya.  
    
Ketiga menteri itu, lanjut dia, akan membawakan materi masing-masing "OGP" dan peningkatan pelayanan publik, "OGP" dan kualitas perencanaan, dan "OGP" dan pembangunan desa.
    
Tidak hanya itu, katanya, Ketua KPK Agus Rahardjo juga akan membawakan materi "OGP" dan penegakan korupsi, dan dari Kantor Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho dengan materi "OGP" dan pelaksanaan "SDG's".
    
Pada kesempatan itu, katanya, Bupati Bojonegoro Suyoto juga ikut memberikan materi dengan judul Implementasi "OGP" di Bojonegoro.
    
"Kegiatan keterbukaan pemerintahan daerah di Bojonegoro juga mengundang seluruh bupati/walikota se-Jawa Timur," ucapnya menambahkan.
    
Menurut dia, dalam kegiatan itu ada lima desa di daerahnya yang akan memperoleh penghargaan terkait keterbukaan pemerintahan daerah.
    
Ke lima desa itu, lanjut dia, terpilih karena mampu melaporkan berbagai kegiatan keuangan desa kepada masyarakat melalui media massa juga papan pengumuman di desanya masing-masing.
    
"Lokasi kegiatan di gedung pemkab berlantai tujuh yang sekaligus akan diresmikan," ucapnya.
    
Ia menambahkan dalam festival itu juga akan diisi berbagai kegiatan, antara lain publikasi anggaran bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), juga gambar-gambar serta aplikasi yang dimiliki pemkab.
    
Seperti aplikasi dengan nama "SIAP LAPOR" yaitu sebuah Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat yang terhubung dengan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).
    
"Banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan aspirasi itu dengan mengadukan berbagai permasalahan yang ada, memberi saran juga mengkritik. Semua laporan yang masuk di layanan online memperoleh tanggapan," ucapnya. (*)