Jember (Antara Jatim) - Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi mengatakan pembangunan jalur lintas selatan (JLS) di Kabupaten Jember mendapat dana dari Islamic Development Bank (IDB) melalui pemerintah pusat ke pemerintah provinsi Jawa Timur sebesar Rp750 miliar.
"Kami baru saja mendapatkan kabar dari mantan Penjabat Bupati Jember yang menjabat Kepala Dinas PU Pemprov Jatim Supaad bahwa Jember akan mendapatkan alokasi anggaran pengerjaan JLS senilai Rp750 miliar dari IDB," katanya di Gedung DPRD Jember, Jumat.
Alokasi anggaran itu berdasarkan rapat yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Balai Besar Jalan, DPU Bina Marga Provinsi dan Bappeda Provinsi, pada 3 Juni 2016.
Anggaran sebesar Rp750 miliar itu digunakan untuk pengerjaan jalan sepanjang 68,5 kilometer senilai Rp657 miliar dan jembatan sebesar Rp93 miliar yakni dengan rincian pengerjaan jalan dari Kecamatan Kencong menuju ke Kecamatan Puger dengan panjang 28 kilometer yang mendapat alokasi anggaran Rp257 miliar.
Sedangkan di Kecamatan Puger hingga Sanenrejo, Kecamatan Tempurejo sepanjang 40,5 kilometer dengan alokasi sekitar Rp400 Miliar, kemudian pengerjaan jembatan mulai Kencong hingga Puger di daerah Paseban senilai Rp13 miliar, serta jembatan dari Puger hingga Sanenrejo yang dititikfokuskan di Sungai Bedadung dan Mayang senilai Rp80 Miliar.
"Rencananya pengerjaan JLS itu dilakukan pada tahun 2017, sehingga tahun ini Pemkab Jember harus menuntaskan pembebasan lahan di jalur lintas selatan itu," ucap politisi PKB Jember itu.
Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember Rasyid Zakaria membenarkan bantuan dana dari IDB ttersebut, bahkan pihaknya sudah menemui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Kementerian Keuangan terkait dengan paparan untuk pembebasan lahan hutan yang akan digunakan untuk pembangunan JLS itu.
"Kami meminta untuk segera diberikan izin pembangunan JLS yang melewati daerah hutan. Sedangkan di Kementerian Keuangan, kami berkirim surat dalam rangka pembebasan lahan masyarakat, sehingga kami menunggu appraisal atau penentuan harga dari Kementerian Keuangan," tuturnya.
Apabila surat dari Kemenkeu turun, lanjut dia, Pemkab Jember bisa langsung bergerak untuk melakukan pembebasan lahan warga dan kami berharap bisa bergerak untuk membebaskan lahan warga pada Agustus-September 2016, sehingga tahun ini persoalan pembebasan lahan JLS bisa tuntas 100 persen.
Delapan kabupaten yang dilalui JLS di Jawa Timur adalah Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember dan Banyuwangi sepanjang 618,80 kilometer.(*)
