Jember (Antara Jatim) - Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, Jawa Timur mengoptimalkan penyisiran terhadap blok sensus selama perpanjangan waktu pelaksanaan sensus ekonomi (SE) sejak tanggal 1-15 Juni 2016.
"Sensus ekonomi diperpanjang selama dua pekan ke depan, sehingga kami melakukan penyisiran terhadap sejumlah rumah yang kemungkinan terlewati pada saat pelaksanaan SE 2016 pada 1-31 Mei 2016," kata Kepala BPS Jember Indria Purwaningsih di Kantor BPS setempat, Jumat.
Menurut dia, sensus ekonomi yang dilakukan terhadap 5.874 blok sensus yang tersebar di 31 kecamatan sudah tuntas 100 persen, namun ada sejumlah responden dalam blok sensus tersebut yang belum mengisi formulir pendataan sensus ekonomi secara lengkap.
"Ada beberapa pihak yang masih menjadi kendala dan belum bersedia disensus di antaranya perbankan, PT Perkebunan, advokat, dan pusat layanan pelanggan operator komunikasi seluler," tuturnya.
Ia menjelaskan sejumlah pelaku usaha memiliki banyak alasan untuk tidak terbuka dan kooperatif kepada petugas sensus yang berada di lapangan dalam menyampaikan data pemasukan dan pengeluaran yang didapat melalui usahanya tersebut.
"Kami juga melakukan kunjungan ulang ke sejumlah rumah warga dan pelaku usaha yang kemungkinan terlewati oleh petugas pencacah lapangan, sehingga selama dua pekan ini dilakukan penyisiran seoptimal mungkin," katanya.
Seluruh data hasil sensus oleh petugas pencacah lapangan akan diolah datanya, kemudian dilakukan "editing code" dengan merekrut petugas sebanyak 82 orang untuk menganalisa hasil pendataan tersebut.
"Rekapitulasi blok sensus akan diolah BPS di tingkat kabupaten, sehingga di daerah hanya akan mendapatkan berapa jenis usaha yang berada di wilayah setempat, namun pengolahan data yang lebih lengkap dilakukan di tingkat provinsi," ujarnya.
BPS Jember melibatkan sebanyak 3.416 petugas untuk melakukan sensus ekonomi dengan sasaran 5.874 blok sensus yang tersebar di 31 kecamatan di wilayah setempat pada 1-31 Mei 2016.
SE 2016 dilaksanakan untuk mendapatkan potret utuh perekonomian bangsa dan sebagai landasan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan nasional maupun regional, sehingga diharapkan dapat menghasilkan gambaran lengkap level dan struktur sektor ekonomi non-pertanian, serta informasi dasar dan karakteristiknya. (*)
