Surabaya (Antara Jatim) - Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat meminta Pemerintah serius menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tubuh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) agar tidak berlarut-larut dan semakin merugikan olahraga Indonesia.
"Masalah ini sudah terlalu lama dan diperlukan penyelesaian segera," ujar Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan membacakan hasil rekomendasi dari Rapat Konsolidasi Partai Demokrat di Surabaya, Minggu.
Penyelesaian PSSI menjadi satu dari 10 pandangan dan rekomendasi Partai Demokrat terhadap isu nasional terkini yang disimpulkan dari hasil pertemuan dengan kader dan rakyat dalam "SBY Tour De Java" mulai 8-15 Maret 2016 di 10 daerah di Pulau Jawa.
Menurut dia, usai dibekukannya aktivitas PSSI dalam mengelola persepakbolaan Indonesia dan FIFA menjatuhkan sanksi maka aktivitas Tim Nasional bertanding di ajang internasional terhenti.
"Imbasnya Timnas kita tak bisa bermain, dan Timnas Negara lain juga tidak diperbolehkan bermain di sini. Fakta ini sungguh-sungguh mempermalukan Indonesia dan rakyat dirugikan," ucapnya.
Rekomendasi ini, kata dia, akan diserahkan ke Pemerintah Pusat untuk ditindaklanjuti dengan harapan Timnas dapat beraksi lagi di "lapangan hijau", sekaligus menghidupkan kembali persepakbolaan dalam negeri.
Sementara itu, tidak hanya rekomendasi penyelesaian PSSI, pada rapat konsolidasi yang diikuti 34 Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia, 60 Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI dan Pengurus DPP, juga dihasilkan sembilan pandangan lainnya.
Rekomendasinya yakni pembiayaan yang tepat pada pembangunan infrastruktur, dukungan terhadap pemerintah untuk memerangi kejahatan narkoba dan terorisme tanpa henti, serta penjelasan kepada rakyat secara transparan dalam APBN dan kebijakan fiskal sekaligus dicarikan solusinya secara rasional.
Kemudian, tujuan pemerintah mengajukan RUU "Tax Amnesty" dinilai baik dan berlaku di beberapa negara sehingga substansinya harus tepat dan implementasinya baik, serta pemberantasan korupsi harus tetap menjadi prioritas KPK bersama aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.
"Berikutnya, segera menyerap tenaga kerja lebih banyak dan mencegah PHK dengan salah satu caranya menetapkan kebijakan pajak tepat bagi perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan ini," katanya.
Tidak itu saja, lanjut dia, partai politik sebagai pilar demokrasi maka semua harus menghormati kedaulatan partai termasuk kekuasaan sebagaimana dijamin konstitusi dan perundang-undangan, serta menjaga akuntabilitas dan transparansi tentang penggunaan anggaran Negara agar tak ada penyimpangan maupun korupsi.
"Terakhir tentang pegawai dan guru honorer. Demokrat memahami yang menjadi masalah pemerintah, namun agar masyarakat tak gelisah dan mendapatkan jaminan kepastian masa depannya maka perlu kebijakan yang pasti dan dijelaskan ke publik serta dijalankan secara konsisten," tuturnya.
Pada kesempatan sama, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan pandangan dan rekomendasi ini nantinya diteruskan ke Presiden RI Joko Widodo.
"Harapannya semoga memberikan manfaat bagi semua dalam upaya terus mendukung menjalankan pemerintahan dalam memajukan kesejahteraan umum," kata SBY, sapaan akrabnya. (*)
