Pelindo III Sesalkan Penghentian Pembangunan Dermaga Buleleng Bali

Surabaya, (Antara Jatim) - PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Persero menyesalkan peristiwa penghentian proses pembangunan dermaga di Pelabuhan Celukan Bawang, Bali oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Kepala Humas Pelindo III, Edi Priyanto, Senin mengatakan peristiwa itu menghambat program tol laut yang dicanangkan Presiden Joko Widodo yang bertujuan meningkatkan daya saing dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

"Padahal pemerintah melalui Pelindo III telah berniat mengembangkan fasilitas dermaga curah cair di wilayah itu untuk menerima suplai bahan bakar yang diproyeksikan guna mencukupi kebutuhan energi Pulau Bali di masa datang," katanya di Surabaya.

Ia mengatakan, pengembangan Pelabuhan Celukan Bawang sebagai langkah strategis untuk mendukung program tol laut pemerintah, dan mewujudkan efisiensi biaya logistik yang tidak hanya untuk wilayah Bali, namun juga untuk Kawasan Timur Indonesia.

"Karena pentingnya fungsi dermaga curah cair ini, izin pengembangan dermaga curah cair di Pelabuhan Celukan Bawang telah diputuskan oleh Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Keputusan Dirjen Hubla Nomor: BX-443/PP008," katanya.

Edi mengatakan, meski sudah ada rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,
tapi mengapa institusi daerah menghentikan proses pengembangan pelabuhan
penting di pesisir utara Bali tersebut.

Edi khawatir, proses pembangunan tiang pancang dermaga curah cair yang telah dimulai sejak 10 Desember 2015 lalu dengan nilai total investasi mencapai Rp87 miliar tersebut terhenti.

"Pelabuhan Celukan Bawang sangat potensial untuk mendukung perekonomian dan pariwisata Bali, karena selain bisa disandari kapal pesiar internasional, draft atau kedalaman kolam pelabuhan yang secara alami (tanpa dikeruk) mencapai 11,5 meter mampu menerima kapal-kapal logistik berukuran besar," katanya.

Oleh karena itu Edi mengaku menyesalkan hambatan yang terjadi karena adanya tumpang tindihnya peraturan di daerah, sehingga dikhawatirkan peringkat daya saing Indonesia melorot di mata internasional.

"Pelabuhan Celukan Bawang sangat potensial untuk menjadi gerbang utama keluar masuknya barang untuk kebutuhan masyarakat di Pulau Bali," katanya.

Menanggapi hal itu, Direktur "The National Maritime Institute", Siswanto Rusdi menilai aparat di daerah tidak memahami keberadaan BUMN kepelabuhanan.

"Pelindo sebagai badan usaha tidak sama dengan entitas sejenis lainnya. Ia merupakan kepanjangan negara, sehingga aturan yang berlaku umun bagi badan usaha swasta tidak dengan sendirinya berlaku untuk BUMN kepelabuhanan," katanya.

Oleh karena itu, Siswanto meminta agar semua pihak, khususnya yang ada di Pelabuhan Celukan Bawang, Bali untuk menghormati keberadaan BUMN kepelabuhanan.

"Apalagi saat ini ada upaya sistematis melemahkan Pelindo, dan jangan sampai pelabuhan kita kalah bersaing hanya gara-gara ada pihak yang tidak mengerti aturan," katanya.(*)