Bulog Tulungagung Kaji Ulang Harga Pembelian Beras Petani

Tulungagung (Antara Jatim) - Badan Urusan Logistik Subdivre Tulungagung, Jawa Timur mengevaluasi harga pembelian beras petani yang sempat menyentuh kisaran Rp9 ribu per kilogram, kini diturunkan menjadi Rp8.100 per kilogram demi mencegah laju inflasi daerah.
    
"Intinya kebijakan soal harga pembelian beras dari petani kami kaji ulang, karena berdasar penelitian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) harga bulog telah mendorong laju inflasi nasional," kata Kepala Bulog Tulungagung, Supriyanto di Tulungagung, Rabu.
    
Evaluasi kebijakan itu sendiri menurut Supriyanto merupakan permintaan langsung Presiden Joko Widodo kepada Bulog, karena aktivitas serapan beras secara masif untuk mengejar ketahanan swasembada pangan serta menjamin ketersediaan beras lokal justru berimbas terjadinya inflasi.
    
Penyebabnya, kata dia, harga pembelian beras bulog ditetapkan sama atau bahkan lebih tinggi dari harga pasaran di tingkat pedagang.
    
Padahal, lanjut Supriyanto, beras yang dibeli bulog dengan harga tinggi menyebabkan nilai jual juga ikut terdongkrak naik.
    
"Lebih buruk lagi harga beli dan penjualan yang tinggi dari bulog telah memicu kenaikan beli pedagang di pasaran. Persaingan harga itulah yang kemudian memicu terjadinya laju inflasi di daerah-daerah maupun dalam skala nasional," ujarnya.
    
Atas dasar temuan maupun instruksi langsung Presiden Jokowi itu, Supriyanto mengatakan bahwa bulog berkomitmen untuk melakukan revisi ketetapan harga pembelian.
    
Tidak lagi mengikuti tren harga pasar beras, tetapi membuat ketetapan harga pembelian yang harus berada di bawah harga pasar.
    
"Bulog tidak boleh ikut-ikutan membuat pasar beras panik sehingga memicu inflasi. Kami sekarang fokus melakukan serapan beras dengan harga rasional di bawah harga pasar," ujarnya.
    
Kendati lebih rendah, Supriyanto memastikan bulog tetap kompetitif dan bisa menyerap sebagian beras/gabah hasil panenan petani selama periode Oktober-Desember ini.
    
Salah satu strategi yang akan dilakukan yakni dengan memotong mata rantai pembelian atau birokrasi yang selama ini menjadi pemicu kenaikan harga beras.
    
"Intinya Bulog harus melakukan pembelian dengan harga 'wajar', tidak terlalu tinggi namun juga tidak terlalu rendah agar mendorong gejolak harga di pasaran, yang penting bulog harus lebih rendah dari harga umum," ujarnya.
    
Seperti kebijakan bulog beberapa pekan terakhir, misalnya, harga pembelian beras dari petani dipatok Rp8.100 per kilogram untuk jenis beras premium.
    
Sementara harga pasaran dengan jenis beras yang sama menurut Supriyanto sekitar Rp8.400 per kilogram.
    
"Nyatanya dengan harga Rp8.100 bulog masih mendapat beras. Itu artinya harga yang ditentukan bulog sangat mempengaruhi reaksi pasar, terutama dalam mengendalikan laju inflasi di daerah-daerah maupun skala nasional," ujarnya.(*)