Nelayan Trenggalek Keluhkan Minimnya Pasokan BBM Kapal

Belasan kapal jenis porse seine labuh jangkar di Pelabuhan Prigi, Trenggalek, Jawa Timur, Jumat (4/9). (Destyan H Sujarwoko)

.Setiap hari kebutuhan BBM nelayan mencapai 35 ton, dengan rincian 24 ton solar dan sisanya (11 ton) premium.

Trenggalek (Antara Jatim) - Masyarakat nelayan di sekitar Pelabuhan Prigi, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, mengeluhkan minimnya pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar maupun premium untuk operasional kapal mereka selama musim panen ikan, beberapa pekan terakhir.

Kepala Desa Prigi, Kecamatan Watulimo, Riyono, Jumat mengungkapkan, pasokan BBM solar maupun premium di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi saat ini hanya mampu memenuhi sekitar 15 persen dari kebutuhan riil nelayan.

"Setiap hari kebutuhan BBM nelayan mencapai 35 ton, dengan rincian 24 ton solar dan sisanya (11 ton) premium," ungkap Riyono kepada wartawan.

Padahal, lanjut dia, pasokan BBM bersubsidi dari Pertamina ke stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan (SPBN) Prigi hanya sekitar delapan (8) ton per tiga hari sekali, atau sebanyak 12 kali dalam kurun satu bulan.

"Sekali kirim, pertamina hanya memasok satu tangki isi 8.000 liter atau 8 ton yang dikirim sebanyak 12 kali dalam sebulannya," katanya.

Di sekitar Pelabuhan Prigi sebenarnya sudah ada stasiun pengisian bahan bakar milik PT Aneka Kimia Raya (AKR) selaku dealer resmi di luar SPBN yang diberi kewenangan pemerintah mendistribusikan BBM solar bersubsidi.

Namun menurut Riyono, depo pengisian bahan bakar milik AKR yang ada di sisi timur Pelabuhan Prigi sudah setahun tidak beroperasi, apalagi melayani permintaan solar nelayan.

"Baru diisi saja kemarin pas Presiden Jokowi mau ke Prigi namun tidak jadi," kata Riyono dibenarkan nelayan lain.

Timpangnya kebutuhan BBM bersubsidi, baik solar maupun premium itu dibanding persediaan yang ada, mendorong nelayan mencarinya ke stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) di luar pelabuhan, baik di seputar Trenggalek, atau bahkan hingga Tulungagung, Kediri dan Ponorogo.

"Masalah ini harusnya segera dicarikan solusinya. Kami sudah berulang kali menyampaikan, namun tidak ada tindakan nyata. Padahal nelayan juga berhak atas BBM bersubsidi tersebut," ujarnya.(*)