Hayono Isman: Kaderisasi jadi PR Demokrat

Surabaya (Antara Jatim) - Anggota Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Hayono Isman menilai kaderisasi menjadi pekerjaan rumah (PR) partainya karena masih belum ada tokoh internal yang layak menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai ketua umum. "Sampai sekarang masih SBY yang layak memimpin kembali Partai Demokrat karena belum ada tokoh lain mampu menggantikannya memimpin," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Rabu. Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) tersebut berharap partainya mulai mengedepankan proses kaderisasi agar muncul tokoh-tokoh politik seperti SBY. Menurut dia, hingga saat ini hanya SBY yang mampu membawa Demokrat keluar dari berbagai permasalahan karena ketokohan dan terbukti bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Kendati demikian, menjelang Kongres III Partai Demokrat yang rencananya diselenggarakan Mei mendatang, pihaknya tidak mempersoalkan jika ada kandidat lain yang ingin berkompetisi dengan sehat. "Silahkan kalau ada yang mencoba maju menjadi ketua umum. Semua diserahkan ke peserta kongres," kata mantan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut. Terkait posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP, Hayono Isman menilai posisi itu harus diisi oleh orang yang tepat dan berperan penting untuk partai. "Sebenarnya, Gubernur Jatim Soekarwo yang juga Wakil Ketua Umum DPP Demokrat sangat layak jadi sekjen. Tapi, pertanyaannya, apakah beliau mau melepas jabatan gubernur dan konsentrasi di partai?," kata politisi yang pernah mengikuti konvensi calon Presiden dari Partai Demokrat tersebut. Sementara itu, dalam beberapa kali kesempatannya, Soekarwo yang juga menjabat Ketua DPD Partai Demokrat Jatim itu tak bersedia dicalonkan, baik sekjen atau bahkan ketua umum. "Tidaklah, saya tidak mau. Kalau ada yang mendorong, saya tetap tidak mau karena kualitas belum cocok," tutur Pakde Karwo, sapaan akrabnya. Selain itu, lanjut dia, alasannya enggan maju sebagai pengganti Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) karena seorang sekjen harus berdomisili di DPP atau di Jakarta. "Sekjen itu harus di Jakarta, sedangkan saya di Surabaya. Serahkan ke kongres saja bagaimana hasilnya dan siapa sekjennya. Yang pasti bukan Mas Ibas lagi, karena tidak mungkin ayah ketua umum dan anaknya sekjen. Etikanya juga kurang baik," ucapnya. (*)