Pemkab Ponorogo Janji Pantau Empat PSK "Gude"

Ponorogo (Antara Jatim) - Pemerintah Kabupaten Ponorogo memastikan bakal memantau empat pekerja seks komersial (PSK) asal daerah tersebut yang akan dipulangkan dari Lokalisasi Gude, Madiun, Jawa Timur. "Kami telah membentuk TKSK (tenaga kesejahteraan sosial kecamatan) untuk memantau aktivitas maupun perkembangan para PSK yang dipulangkan," kata Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ponorogo, Sumani, Jumat. Sesuai prosedur, kata dia, pengawasan dan pembinaan terhadap mantan PSK bakal dilakukan selama kurun setahun. Tidak sekedar memantau perkembangan, lanjut Sumani, pihaknya juga proaktif melakukan pembinaan, sesuai bakat dan minat masing-masing mantan PSK. "Tim TKSK akan membimbing dan memberikan pengarahan agar mereka bisa bekerja secara lebih layak," imbuhnya. Tidak dijelaskan program apa saja yang telah disiapkan pihak dinsosnakertran dalam mengantisipasi dampak penutupan Lokalisasi Gude di Madiun, khususnya terhadap PSK asal daerah tersebut. Sumani mengaku justru masih bingung karena dana program di era pemerintahan Joko Widodo saat ini belum turun. "Sesuai janji pemerintah, para PSK ini seharusnya mendapat pesangon atau dana pembinaan sebesar Rp3 juta hingga Rp5 juta per orang. Tapi apakah dana itu nantinya akan diberikan atau tidak, kami tidak tahu karena itu kewenangan Kementrian," ujarnya. Empat PSK asal Kota Reog itu masing-masing teridentifikasi beralamat di Kecamatan Ngrayun sebanyak dua orang, satu orang dari Kecamatan Sampung, dan satu lainnya dari Kecamatan Ponorogo. Total ada 60 PSK atau wanita pekerja seks (WPS) yang sedianya dipulangkan oleh Pemkab Madiun. Rencana penutupan Lokalisasi Gude akan dilaksanakan pada November ini. Kebijakan tersebit sepertinya tidak akan berubah meski gelombang unjuk rasa penolakan terus digelar komunitas PSK, germo, serta masyarakat sekitar lokalisasi, selama beberapa hari terakhir. (*)