Oleh Muhammad Razi Rahman Jakarta (Antara) - Lawatan pertama Presiden Joko Widodo ke sejumlah negara mulai dari Tiongkok, Myanmar, hingga Australia dinilai penting untuk memperkuat kepentingan nasional seperti menarik lebih banyak investasi guna membangun Indonesia. "Pertemuan ini penting bagi kepentingan nasional kita," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla saat mengantar kepergian Presiden di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta, Sabtu. Wapres memaparkan kepentingan nasional Indonesia antara lain sebagai upaya untuk meningkatkan investasi yang dinilai dapat membantu pengembangan infrastruktur di berbagai daerah di Tanah Air. Saat ini, Indonesia juga dinilai membutuhkan banyak investasi guna menunjang beragam program seperti tol laut yang bakal membantu mewujudkan konsep Poros Maritim Dunia yang digagas Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menargetkan jangka waktu hingga enam bulan mendatang untuk pembentukan "one-stop service" atau pusat layanan perizinan investasi nasional yang terintegrasi. "Saya berikan target 3-6 bulan yang namanya 'one-stop service' nasional harus jadi," kata Presiden Jokowi saat membuka acara Kompas CEO Forum di Jakarta, Jumat (7/11). Dengan demikian, menurut Presiden, pihak investor yang ingin mengurus perizinan hanya di satu tempat dan tidak harus berpindah-pindah dari satu kementerian ke kementeran yang lain. Jokowi yang pernah menjadi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu juga lebih menyarankan agar satu tempat untuk mengurus beragam perizinan itu di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Presiden juga meminta pemerintah juga dapat mengarahkan apa jenis investasi yang diprioritaskan seperti pembangkit tenaga listrik yang dapat mendorong hilirisasi sehingga peningkatan nilai tambah juga terjadi. "Nilai tambah seharusnya ada di negara kita sendiri dan bukan di negara yg lain," katanya. Namun, Presiden menegaskan bahwa bila perizinan dipercepat juga dibuat simpel jangan ada yang main-main atau mencoba-coba "untuk lompat pagar". (*)
Lawatan Presiden Jokowi untuk Perkuat Kepentingan Nasional
Sabtu, 8 November 2014 11:45 WIB