Bojonegoro (Antara Jatim) - Fraksi PDIP DRPD Bojonegoro, Jawa Timur, menyatakan mendukung tuntutan pendemo yang menolak pengesahan RUU Pilkada, karena tidak sesuai dengan roh demokrasi yang diperjuangkan mahasiswa dalam reformasi. "Fraksi PDIP jelas menolak pengesahan RUU Pilkada, tetapi kami tidak bisa mempengaruhi fraksi lainnya di DPRD, karena mempunyai rumah tangga sendiri-sendiri," kata Anggota DPRD dari Fraksi PDIP Bojonegoro Donny Bayu Setiawan, yang menerima para pendemo di Bojonegoro, Rabu. Meski demikian, kepada dua puluhan pendemo dari mahasiswa PMII, Donny berjanji akan menyampaikan tuntutan pendemo yang menolak pengesahan RUU Pilkada kepada anggota DPRD lainnya. Yang jelas, katanya, saat ini DPRD belum memiliki alat kelengkapan DPRD yang bertugas menerima aspirasi masyarakat sesuai bidangnya masing-masing. "Empat pimpinan DPRD saat ini sudah terbentuk juga tidak ada di tempat, karena ada undangan keluar kota yang berkaitan dengan DPRD," tandasnya. Lebih lanjut ia menjelaskan di era reformasi mahasiswa memperjuangkan pelaksanaan pilkada secara langsung, yang kemudian memperoleh dukungan parpol. "Tapi saat ini yang terjadi di Jakarta adalah sejumlah parpol yang dulu mendukung pilkada langsung telah berbalik arah menolak pilkada langsung," ujarnya. Padahal, menurut dia, kalau dalam pilkada langsung kemudian memunculkan korupsi yang dilakukan pejabat yang salah bukan rakyat. "Terjadinya korupsi yang salah adalah oknum," ucapnya. (*)


Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.